BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan mencatat lebih dari 5.000 siswa dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP telah menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat pada 20 Februari 2025 lalu itu.
Dikatakan Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, bahwa peluncuran awal program ini difokuskan di Balikpapan Selatan dengan mencakup sekitar 3.300 siswa dari dua SMP, tiga SD, dan satu PAUD. Seiring waktu, cakupan program terus meluas.
“Total penerima manfaat saat ini sudah lebih dari 5.000 siswa. SMP 48 Balikpapan Selatan menjadi sekolah penerima manfaat terbaru,” ujar Irfan, Jumat (25/4/2025).
Meskipun jumlah siswa di Balikpapan sekitar 100.000 orang, Irfan mengungkapkan bahwa cakupan program MBG masih terbatas karena kesiapan penyedia makanan, yakni Badan Gizi Nasional (BGN) dan rekanan katering.
Sekolah dapat bergabung dalam program ini jika berlokasi dalam radius maksimal 6 kilometer dari dapur katering.
“Prinsipnya, hampir seluruh sekolah sudah siap, tinggal menunggu kesiapan dari BGN dan jangkauan katering,” tambah Irfan.
Sekolah-sekolah yang sudah menjalankan program ini termasuk SD 15, SD 16, SMP 26, dan SMP 18, dengan dapur utama katering berlokasi di Balikpapan Regency.
Irfan juga memastikan bahwa hingga saat ini program berjalan dengan lancar dan tanpa keluhan signifikan.
“Menunya variatif dan anak-anak sangat antusias menunggu makanan setiap harinya. Program ini berjalan dengan baik,” jelas Irfan.
Selain itu, Disdikbud juga melibatkan berbagai sektor lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk mendukung keberhasilan program.
Tujuannya, program ini tidak hanya memberi makan gratis, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan nelayan setempat dalam penyediaan bahan makanan.
Namun, Irfan juga mengungkapkan tantangan tak terduga terkait pengadaan ompreng atau tempat makan berbahan stainless, yang saat ini sulit didapat dan harganya mahal.
“Ompreng menjadi barang langka, seperti masker saat pandemi. Padahal, itu dipakai setiap hari dan harus tahan lama,” keluh Irfan.
Terkait isu keracunan makanan yang sempat muncul, Irfan menegaskan bahwa hal tersebut tidak terkait dengan program MBG. Menurutnya, masalah tersebut berasal dari pihak yang tidak menggunakan wadah standar.
Soal pendanaan, Irfan menambahkan bahwa seluruh anggaran program MBG berasal dari pemerintah pusat, sementara daerah hanya berperan sebagai penerima manfaat.
“Kami siap 100 persen untuk melaksanakan program ini, tinggal menunggu kesiapan dan perluasan dari BGN,” ucap Irfan. (Pcm)
