PENAJAM PASER UTARA – Sorotan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terkait keluhan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di luar wilayah Penajam yang merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan Pentas Seni dan Gebyar UMKM. DPRD menegaskan pentingnya pengelolaan kegiatan yang adil dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha di empat kecamatan yang ada di PPU.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M. Noor, menilai kebijakan pengalihan pengelolaan kegiatan mingguan tersebut kepada pihak ketiga harus dibarengi dengan komitmen terhadap pemerataan akses bagi semua pelaku UMKM.
“Kesempatan jangan hanya dinikmati UMKM di Penajam saja. Pelaku usaha dari Waru, Babulu, Sepaku pun harus diberi ruang yang sama,” ujar Syahruddin, Senin (21/4/2025).
Ia mengungkapkan, banyak aspirasi dari pelaku UMKM terutama dari daerah pemilihan Waru-Babulu—yang merasa termarjinalkan karena tidak mendapat kesempatan tampil dalam kegiatan yang rutin digelar di halaman Kantor Bupati PPU.
Menurutnya, para pelaku UMKM dari berbagai wilayah di PPU memiliki potensi yang sama besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan layak diberi panggung untuk berkembang.
“Hingga saat ini, baru sebagian kecil UMKM yang dilibatkan. Banyak yang belum mendapat akses,” ucapnya.
Kegiatan Pentas Seni dan Gebyar UMKM yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU sebenarnya ditujukan sebagai sarana promosi produk lokal serta penguatan hubungan antara pemerintah dengan pelaku usaha.
Namun, Syahruddin menekankan bahwa pengelolaan oleh pihak ketiga harus meningkatkan kualitas manajemen kegiatan, serta dilaksanakan secara transparan dan dengan perencanaan yang jelas.
“Kalau memang ingin ditingkatkan kualitasnya, maka perencanaan dan pelaksanaannya juga harus lebih terbuka dan matang,” tegasnya.
Ia berharap, kegiatan yang telah berlangsung lebih dari setahun ini dapat menjadi ruang kolaboratif yang benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh UMKM di Kabupaten PPU, bukan hanya segelintir pihak saja. (Adv)
