Samarinda – Guna mendukung pengembangan siswa, kompetensi para guru dan sarana prasarana (sapras) belajar sangat dibutuhkan. Sebab, dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam mendidik muridnya tidak selalu bergantung dari kebijakan oleh pemerintah.
Seperti yang dijelaskan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, bahwa kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
“Sebetulnya yang lebih penting dari itu adalah kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta sarana dan prasarana belajar untuk menunjang kompetensi siswa,” ujar Ismail Latisi, Rabu (19/2).
Ismail menyebut, masih adanya berbagai permasalahan dalam peningkatan kompetensi guru, terutama terkait kesejahteraan dan gaji mereka.
Untuk itu Ia mengakui, bahwa kesejahteraan guru masih menjadi isu yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sebab, hal itu sebagai penunjang motivasi para tenaga pendidik dalam proses mengajar.
“Kita tidak bisa pungkiri bahwa gaji guru memang salah satu hal yang harus diperhatikan. Jika kesejahteraan guru bermasalah, maka proses belajar mengajar bisa ikut terdampak,” katanya.
Ismail menambahakan, kebijakan insentif dan tunjangan lrofesi guru yang diberikan oleh Pemkot Samarinda bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan, terutama bagi guru non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Harapannya, insentif untuk guru, khususnya bagi yang non-ASN dan PPPK, bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan begitu, guru bisa datang ke sekolah dengan bahagia dan nyaman, tanpa beban hidup yang berat. Kebahagiaan guru akan berdampak pada proses belajar mengajar yang lebih baik bagi siswa,” kata Ismail berharap. (Adv/dy)
