
KALTIMEDIA.COM, SAMARINDA – Dengan bergulirnya Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda kini mempersiapkan pelayanan bagi pihak-pihak yang ingin berkomunikasi dan berkonsultasi.
Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya saat ini sedang dalam tahap pembentukan help desk.
“KPU sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, kami hari ini masih menentukan orang-orang di internal kami untuk membentuk yang pertama help desk, itu adalah layanan dari KPU untuk menerima para pihak yang ingin berkomunikasi atau berkonsultasi langsung kepada kami,” tuturnya.
Firman mengungkapkan, hingga saat ini belum ada Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan mengenai mekanisme dan evaluasi yang akan diberlakukan untuk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
“Kami memungkinkan, ini masih belum ada Rakor dari KPU RI maupun KPU Provinsi berkaitan dengan dibukanya kembali SIPOL dukungan partai politik nanti. Apakah harus di upload secara digital, atau digital dan hard copy juga, sehingga ada bukti secara fisik, dalam bentuk KTP Elektronik,” terangnya.
Selanjutnya, Firman menerangkan terkait syarat minimal jumlah minimal dukungan dalam kontestasi Pilkada 2024.
“Minimal dukungan itu empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua (45.332), itu syarat minimal. Tapi biasanya akan diberikan dalam jumlah yang lebih karena siapa tau nanti ada yang ganda dan segala macam untuk verifikasi administrasinya,” paparnya.
Kemudian untuk proses verifikasi akan dilaksanakan pada bulan Mei, hingga tiga bulan setelahnya dilakukan verifikasi administrasi.
“Kami nanti akan membentuk tim, untuk memeriksa satu per satu KTP Elektronik yang diberikan oleh pasangan calon. Pasti kami akan laksanakan, prosesnya bulan Mei nanti, sampai tiga bulan setelah verifikasi administrasi,” ucapnya.
Sementara itu, untuk langkah verifikasi faktual akan dilakukan pengecekan secara acak kepada yang bersangkutan (pendukung) guna memastikan tidak ada penyalahgunaan identitas.
“Nanti dalam verifikasi faktual, satu per satu dukungan itu akan diverifikasi dengan mendatangi orang yang bersangkutan (secara acak), tapi tidak secara keseluruhan mungkin presentase dan kisarannya tidak sampai di angka dua puluh persen yang akan kita verifikasi nantinya,” tutupnya. (As)