KALTIMEDIA.COM, SAMARINDA – Ketua panitia khusus (Pansus) II, Abdul Rohim bersama anggota Pansus DPRD Samarinda, melakukan tinjauan lapangan berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, menghadapi kritik terkait proyek pembangunan Teras Samarinda, yang digadang berfokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Abdul Rohim mengatakan, bahwa argumentasi dari Pemkot Samarinda yang menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM melalui proyek tersebut tidak selaras dengan realitasnya.
“Hanya sedikit kios yang tersedia untuk pemberdayaan UMKM, dengan jumlah hanya empat kios saja dari target yang semestinya jauh lebih besar,” tuturnya pada Kamis, (25/4/2024).
Abdul Rohim menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek Teras Samarinda di mana progres pembangunan juga masih terhambat.
“Kami agak syok dengan temuan bahwa pemberdayaan UMKM yang dijanjikan hanya terbatas pada empat kios. Ini menjadi catatan penting yang harus di bahas dalam evaluasi kami,” ungkapnya.
Kemudian terkait tantangan progres pembangunan juga menjadi sorotan. Hal ini disebabkan terdapat ketergantungan pada impor bahan baku dari luar negeri.
“Ini Progressnya hanya menunggu bahan baku dari luar negeri. Kenapa tidak dari sini yang tidak beresiko tertunda, jika ada trouble tidak perlu balik untuk dikomplain. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri dengan mengimpor barang dari luar, kita khawatir juga molor lagi,” tandasnya.
Hasil peninjauan proyek tersebut akan menjadi landasan untuk perbaikan dalam pembangunan berikutny. Terutama dalam memastikan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku.
“Jadi dari sidak ini, banyak catatan-catatan yang akan kami diskusikan, bicarakan di internal Pansus untuk merespon LKPj Wali Kota,” pungkasnya. (As)
