KALTIMEDIA.COM, SAMARINDA – Polemik penyegelan lapangan di kawasan Vorvo hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu pembangunan lapangan mini soccer di daerah tersebut ditentang oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun karena daerah itu masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pengendalian banjir.
Kendati demikian, dalam wawancara terbarunya, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyampaikan bahwa keputusan final pemanfaatan lahan di Vorvo berada di tangan Pemerintah Kota Samarinda.
“Masalah lapangan mini soccer sementara kita komunikasikan dulu, kita menghormati kewenangan kota Samarinda, yang telah menyusun RTRW-nya. Makanya kita minta Samarinda melihat lagi peruntukannya untuk apa, tentu kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada, yaitu RTRW (Pemkot Samarinda),” tuturnya saat dijumpai di halaman kantor gubernur, pada Rabu (03/01/2024) lalu.
Sebutnya pihak Pemprov Kaltim telah berulang kali melakukan komunikasi dengan Pemkot Samarinda. Khususnya terkait penggunaan lahan Vorvo yang masuk dalam RTRW Pemkot Samarinda tersebut.
“Iya ada komunikasi yang bagus dengan Pemkot Samarinda. Kita mengapresiasi Samarinda dengan kewenangannya, tetapi saya ingin mengatakan kita berharap bisa bekerja berdasarkan regulasi. Jadi kita minta teman-teman di Kota Samarinda untuk melihat ulang peruntukan itu untuk apa, artinya RTRW dilihat lagi,” sampainya.
Jika kemudian nantinya dalam RTRW disebut kawasan itu masuk dalam pemanfaatan pemukiman, maka ia mendorong agar pemanfaatan lahan bisa dilakukan berdasarkan peruntukannya. Hingga saat ini pihak Pemprov dan Pemkot Samarinda telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali.
“Hasilnya yang pertama jelas sudah tidak ada lagi ribut-ribut di media. Kedua, semua pasti bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nanti tinggal saya bersama teman-teman (Pemprov Kaltim) akan mengundang khusus Wali Kota Samarinda beserta jajarannya terkait dengan penanganan yang kemarin ada di Vorvo itu,” ungkapnya.
Selain menyinggung terkait RTRW Pemkot Samarinda, ia juga menyatakan telah berkomunikasi secara khusus dengan jajaran Pemkot Samarinda terkait pembahasanan penanganan banjir.
Ia juga menjelaskan bahwa Samarinda merupakan daerah dengan dataran rendah yang begitu banyak. Maka perihal banjir, adalah hal yang harus ditangani baik dari sisi pencegahan maupun pasca banjir itu sendiri.
“Kita juga menyarankan perbanyak penanganan pasca banjir, dengan meningkatkan pompanisasi. Kita juga meminta teman-teman Kota memastikan apakah di wilayah tertentu itu pompanya sudah cukup mampu untuk menangani debit air hujan,” tambahnya.
Kendati demikian, ia menyebut jika hal tersebut hanya sebatas saran yang bisa direkomendasikan Pemprov Kaltim. Sebab keputusan penanganan dan kewenangan tetap berada di tangan Pemkot Samarinda.
“Kita hanya memberikan saran, yang eksekusi adalah kota, tapi pastinya kita siap membantu,” sambungnya.
Disinggung mengenai potensi pendapatan asli (PAD) dari pemanfaatan lahan Vorvo, jika dibangun lapangan mini soccer, ia mengaku tak terlalu memikirkan hal tersebut. Sebab dari sektor PAD masih banyak potensi yang bisa didapatkan selain dari penyewaan lahan kepada pihak swasta.
“Ini bukan persoalan PAD saja, tapi persoalan bagaimana kita membangun dan menyelesaikan permaslahatan Kota Samarinda. Kalau PAD kita mendapatkan cukup banyak dari sektor lain. Intinya jangan sampai PAD yang kita terima mengabaikan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (AS)
