KALTIMEDIA.COM, SAMARINDA – Pemkot dan DPRD Samarinda melakukan audensi bersama dengan Forum Pedagang Pasar Pagi (FP3) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Senin (4/12/2023). Dalam audensi tersebut dihadiri langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Asisten I Pemerintah Kota Samarinda, Ridwan Tassa, Asisten II Pemerintah Kota Samarinda, Sam Syaimun, Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Marnabas, dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Usai audensi, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyebut bahwa pihaknya terus berkoordinasi dan mencoba mencari jalan terbaik untuk semuanya.
“Biar tim Disdag yang berdiskusi dengan pedagang, harus dipersiapkan dulu tempat relokasi, belum dalam waktu dekat, biar semua siap dulu, jangan terburu-buru, yang penting tempatnya sudah siap, pengaturannya sudah siap, baru kemudian kita pindah,” tuturnya.
Pihak Forum Pedagang Pasar Pagi (FP3) merekomendasikan beberapa tempat yang menurutnya lebih baik, diantaranya ialah lahan milik Pelindo dan Ex Bandara Temindung, namun hal ini terkendala beberapa hal terkait program yang berjalan di lahan tersebut.
“Ada beberapa permintaan yang agak sulit kita penuhi, bukannya kita tidak mau, kita mau seperti yang mereka pinta, akan tetapi sulit. Misalnya di lahannya Pelindo, kita sudah berusaha, bahkan kita mau sewa. Tapi kan tidak, deal-dealannya tidak berkenan, sampai sekarang belum dikasih izin, itu urusan internal pelindo dan kita nggak bisa memaksakan,” jelasnya.
Salah satu alasan Pelindo Samarinda yakni hal itu masuk dalam kategori ukuran nasional, dan dengan adanya permintaan tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu performa Pelindo.
“Kemudian Ex Bandara Temindung, ternyata ada kegiatan Pemerintah di tahun 2024 ini. Opsi lain misalnya di jalan, agak sulit, pasti akan menimbulkan protes masyarakat luas. Makanya saya bilang, di tempat yang ada ini, silakan didiskusikan. Kita jangan mempertebal pertentangan, kita cari jalan keluar yang terbaik,” sambungnya.
Menurutnya audiensi ini berjalan dengan baik dan ia berkomitmen untuk terus mencari jalan keluar yang terbaik agar tidak menimbulkan pertentangan yang berkelanjutan.
“Kita harus mencari jalan keluar yang terbaik tanpa mempertebal pertentangan. Keinginan pemerintah adalah untuk kepentingan pedagang, dan ternyata respons pedagang pun positif,” ungkapnya.
Terkait estimasi rampungnya proyek tersebut, ia optimis bahwa revitalisasi pasar pagi dapat selesai dalam setahun.
“Kontraktor yang melanggar akan mendapat sanksi, meski tidak ada jaminan mutlak, pengalaman teknis menunjukkan bahwa proyek sejenis selalu selesai tepat waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pasar pagi bukan hanya milik Samarinda, tetapi telah menjadi pusat belanja bagi masyarakat dari wilayah hulu dan daerah diluar Samarinda sejak awal berdirinya. Diharapkan revitalisasi ini kemudian tidak menurunkan semangat para pedagang kecil.
“Fungsi konveksi dan grosir tetap berlaku, hanya bangunannya yang sudah tidak layak, maka dari itu kita modernisasi,” ucapnya.
Proyek ini diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp 300 miliar, termasuk biaya fisik, elektrisitas, dan perencanaan. Untuk memastikan keselamatan, uji coba keselamatan akan dilakukan, dan ia menekankan bahwa semua aspek konstruksi akan mengikuti standar yang berlaku.
“Pasar ini tetap pasar tradisional, makanya tidak menggunakan AC, hanya kita menggantinya dari tangga menjadi eskalator. Kurang lebih seperti pasar Senen, dan pasar tradisional lain. Kurang lebih Rp 300 miliar, Itu sudah dengan fisiknya, elektrisitasnya, dan lain-lain. Maupun perencanaan dan seterusnya,” pungkasnya. (As)
