SAMARINDA, KALTIMEDIA.COM – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2023 perlu dievaluasi. Terlebih mengenai kegiatan di sektor lelang pengerjaan untuk memaksimalkan daya serap anggaran.
Seno menegaskan evaluasi itu lebih dititikberatkan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Dari bidang pengadaan itu mampu menekan Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran (Silpa).
“Kami minta ada perbaikan disana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek proyek yang besar,” ucap Seno, Minggu (13/8/2023).
Menekan Silpa hanya berlaku untuk pengadaan kegiatan bernilai besar. Jika kegiatan tahun ini tidak banyak, maka kemungkinan Silpa cukup besar. Seno menegaskan, upaya lelang dini juga perlu dievaluasi ke depannya. Sehingga pada awal tahun pengerjaan APBD 2024 mampu menyediakan perencanaan yang baik.
“Jadi proyek 2024 mereka sudah punya perencanaan baru masuk proyek langsung, optimis. Karena kita menganggarakan silpa Rp675 miliar, kita optimis kita sangat bagus 2024,” sebut Seno.
Untuk diketahui pada Jumat (11/8/2023) lalu DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim telah melakukan penandatanganan bersama rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD Perubahan 2023, dijelaskan setidaknya untuk APBD Perubahan terdapat penambahan angka sekira Rp7 triliun dari APBD murni 2023 sebesar Rp17,6 Triliun, jika diakumulasikan hingga APBD perubahan 2023 totalnya sekita Rp25 Triliun. (adv/pry)
