BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendapat tambahan suplemen pemikiran dari Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan, 2022 beberapa waktu lalu.
Salah satunya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili Anggota DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah.
Ia mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Balikpapan yang dipimpin Ani Mufidah, agar melakukan terobosan dan inovasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan para pencari kerja di Kota Beriman untuk dapat mengisi kebutuhan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Pemuda-pemuda Kota Balikpapan harus bisa mengisi Ibu Kota Negara yang baru, IKN. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) itu penting,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya perlu peningkatan Balai Latihan Kerja (BLK), baik dari sisi kualitas maupun kuantitas agar dapat menyerap lebih banyak generasi muda untuk terjun ke dunia kerja dan akhirnya dapat memanfaatkan peluang-peluang kesempatan kerja di Balikpapan maupun di IKN.
“Jadi ditingkatkan pelatihannya, anggarannya juga ditingkatkan lagi. Kan anggaran tenaga kerja begitu-begitu saja, naikkan lah yang signifikan,” ungkapnya.
Dengan demikian, ada bukti nyata kinerja Disnakertrans Kota Balikpapan dalam upaya membuka peluang sebesar-besarnya bagi warga Balikpapan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.
“Itu harapan kami di Komisi IV DPRD Kota Balikpapan sebagai mitra dari Disnakertrans,” katanya.
Selain itu, Fraksi PPP juga disebutnya cukup vokal terkait kebutuhan masyarakat terkait sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di Balikpapan Tengah yang saat ini minim, bahkan belum ada SMP.
“Salahsatunya lahan di Puskib itu, cobalah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar bisa dihibahkan ke Kota Balikpapan,” katanya.
Ia mendorong pemanfaatan lahan tersebut, sebelum masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi selesai.
“Jangan lagi dikatakan lagi bahwa lahan itu diserahkan ke pihak ketiga. Akhirnya sampai 12 tahun terakhir, enggak kelar juga sampai sekarang,” imbuhnya.
Menurutnya lokasi tersebut sangat tepat bila dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang mendambakan lingkungan sekolah di dekat tempat tinggalnya.
“Lobi lah, kan itu fungsi pemerintah daerah. Lalu bikin sekolah terpadu, jangan dibikin mall,” pungkasnya. (ADV)
