Kutai Kartanegara, kaltimedia.com – Dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan tata Kelola pemerintahan Kutai Kartanegara (Kukar). Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ciptakan SINTAKU (Sistem Informasi Manajemen Talenta Kutai Kartanegara).
Inovasi berbentuk aplikasi ini digagas oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah BKPSDM Kukar, Roqib. SINTAKU merupakan suatu sistem pengelolaan ASN terpadu yang dirancang untuk mencari, memilih, mengembangkan, mengelola, mempertahankan, dan menghargai pegawai terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal dalam rangka mempersiapkan kader pemimpin yang unggul.
“Semua itu dalam rangka mempersiapkan kader-kader bertalenta sebagai pemimpin masa depan di Kukar. Ini nantinya akan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Talenta Kukar 2.0, yang terintegrasi dengan simpeg, kinerja dan disiplin. Sistem tersebut akan memiliki data-data terkait talenta atau pegawai di lingkungan Setkab Kukar yang terbaik.” terang Roqib.
Roqib berharap, SINTAKU memberikan manfaat kepada dua penerima, yakni internal dan eksternal. Untuk manfaat internal mampu meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemkab Kukar. Serta meningkatkan kepercayaan public terhadap Pemkab Kukar.
“Secara eksternalnya memiliki manfaat berupa adanya manajemen karier PNS yang jelas dan terukur. Meningkatkan layanan kepegawaian kepada ASN juga”, ungkapnya.
Ada enam hal yang menjadi dasar utama terciptanya terobosan ini, berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kukar tahun 2021–2026, terdapat enam permasalahan pokok yang menjadi tantangan pemerintah dalam mewujudkan visi misi daerah.
Pertama, belum optimalnya perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik. Kedua, belum optimalnya pembangunan kualitas SDM. Ketiga, belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat. Keempat, belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah. Kelima, belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah. Dan keenam tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.
