BALIKPAPAN – Ratusan mahasiswa Aliansi Kota Minyak berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (5/9/2022) sore. Meski sempat diguyir hujan, masa aksi tetap berkumpul dan tidak menyurutkan semangat mahasiswa yang datang.
Korlap Aliansi Kota Minyak, Hijir Ismail mengatakan aksi tersebut merupakan sikap penolakan terhadap pemerintah pusat yang telah menaikan harga BBM. Tuntutan mereka diantaranya, adalah menolak kenaikan harga BBM.
“Bukan hanya BBM kita tolak, tapi non subsidi juga tolak,” serunya.
Kedua, mendorong hadirnya payung hukum yang jelas, terhadap penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat. Ketiga, menuntut kepada Presiden mengevaluasi kinerja dari BPH migas, karena dianggap gagal dalam menjalankan fungsi pendistribusian BBM.
“Karena percuma kita memberikan subsidi, tapi tidak diawasi. Kenapa Presiden bilang 70 persen yang mendapatkan BBM subsidi itu ada orang mampu, karena tidak ada pengawasan di situ,” ujar mereka dalam aksi unjuk rasa.
Para mahasiswa juga mendesak kepada pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap, untuk mengolah minyak di Indonesia. Serta menuntut komitmen kepada pemerintah Kota Balikpapan dalam menindak tegas, mafia migas yang ada di Kota Balikpapan.
“Ini untuk memprotes kebijakan pemerintah pada 3 September kemarin, yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Baik untuk yang subsidi maupun non subsidi. Kenaikan ini tentunya akan memberikan dampak kepada yang lain, di antaranya kenaikan pada harga pokok. Kita mau agar Presiden menurunkan harga BBM seperti semula,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut sempat terjadi dorong-dorongan karena para mahasiswa mendesak agar Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud hadir. Lebih dua jam menunggu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud akhirnya hadir di tengah mahasiswa.
Rahmad bersama Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh duduk di tengah mahasiswa di pintu masuk Balai Kota Balikpapan. Mereka didesak mahasiswa untuk membaca petisi penolakan kenaikan harga BBM, namun ditolak.
“Tentunya kita terima aspirasi mereka, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aliansi ini tentunya kita akan sampaikan ke Pemerintah Pusat,” kata Rahmad.
Sebutnya, bahwa pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan mahasiswa untuk ikut membacakan petisi penolakan kenaikan BBM, namun pihaknya pasti akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa ke Pemerintah Pusat.
“Saya minta kepada mahasiswa untuk tetap menjaga kondusifitas karena saya diminta untuk membacakan tuntutan penolakan yang diajukan oleh mahasiswa. Tapi kami tidak bisa membacakan, kami hanya bisa menyampaikan kepada Pemerintah Pusat,” ucapnya. (cps)
