SAMARINDA – Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang berlangsung, Selasa (2/11/2021) kemarin berlangsung alot. Hujan intrupsi dari beberapa fraksi terkait pembahasan pergantian ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK dari Fraksi Golkar.
Dari delapan Fraksi hanya Gerindra saja yang menolak melanjutkan pergantian ketua DPRD dan memilih walkout dari sidang tersebut. Bahkan beredar kabar bahwa ketujuh fraksi yang mendukung kelanjutan pergantian ketua DPRD Kaltim didatangi perwakilan Fraksi Golkar yang bertujuan agar memuluskan langkah pergantian ketua DPRD Kaltim itu.
“Saya sendiri pribadi dan partai, gak ada lobi-lobi ke saya. Makanya saya kaget, saya hadir untuk mengikuti beberapa agenda, bukan cuma agenda itu,” ucap Sekretaris Fraksi PKB, Sutomo Jabir, Rabu (3/11/2021).
Selain itu beredar juga kabar dimana ketujuh Fraksi yang mendukung pergantian Ketua DPRD Kaltim ini sengaja ‘dibayar’ untuk melancarkan hal tersebut.
Terkait hal itu, Sutomo Jabir membantah keras dengan isu miring tersebut.
“Tidak ada sama sekali. Saya berani jamin, satu sen pun tidak ada. Bahwa apa yang dilakukan Fraksi PKB saya pikir juga bukan salah. Karena sudah jelas teragendakan di Banmus. Kami tinggal menindaklanjuti,” ucap Sutomo Jabir.
Kabar tersebut berhembus saat kuasa hukum Makmur HAPK, Sinar Alam mengatakan adanya dugaan gratifikasi atas kelanjutan pergantian Ketua DPRD Kaltim. Pihaknya pun akan menginvestigasi lebih lanjut adanya dugaan tersebut.
“Selain itu dengan secara melawan hukum melanjutkan proses itu patut diinvestigasi kemungkinan potensi adanya gratifikasi atau praktek suap dan waktu yang akan membuktikan,” katanya.
Tidak sampai disitu, Sinar Alam bahkan telah menyiapkan beberapa langkah hukum agar membuktikan semua kegiatan pergantian Ketua DPRD Kaltim itu cacat hukum.
“Namun demikian, kami tidak gentar dengan proses yang cacat hukum itu, kami menyiapkan langkah-langkah yang sudah berjalan dan langkah tak terduga berikutnya,” serunya. (pry)
