BALIKPAPAN – Dalam membahas terkait Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021, bersama Dinas Perhubungan (Dishub), DPPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (24/06/2021).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabarudin Pancarale yang memimpin langsung RDP tersebut menjelaskan, bahwa realisasi penerimaan pajak daerah melalui retribusi parkir masih tidak dimaksimalkan dengan baik. Pasalnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan adalah Rp4 miliar namun yang mampu terealisasi hanya sekitar Rp1,6 miliar.
Apalagi jika melihat pembinaan yang dilakukan kepada 109 juru parkir tidak berbanding lurus dengan target yang diharapkan.
“Satu parkir saja dalam satu hari bisa menghasilkan Rp 1 juta sampai Rp2 juta, ndak usah muluk-muluk kita mengambil saja Rp250 ribu dalam satu hari berapa juru parkir itu hitungannya bisa mencapai Rp10 miliar,” jelas Sabaruddin.
Sabaruddin berpendapat, jika pengelolaan itu tidak bisa dibenahi dan tak mampu mencapai target maksimal terhadap retribusi pendapatan daerah. Sabaruddin menyarankan agar pengelolaan parkir dari Dishub tersebut diserahkan saja kepada pihak ketiga.
“Kalau begini kan kucing-kucingan terus ndak bakalan akan tercapai,” sambungnya.
Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan, banyak sumber-sumber potensi yang tidak mampu dimaksimalkan oleh Dishub sehingga tak memiliki indikator mencapai target yang diinginkan. Misalnya memberi standarisasi retribusi pajak lalu mengawal dan membina agar mampu berjalan sesuai indikatornya.
“Ada beberapa potensi-potensi yang bisa digali, bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan tapi ternyata tidak maksimal salah satunya adalah Dinas Perhubungan adalah ada delapan item yang disebutkan oleh kita tadi itu salah satunya perparkiran saja capaian hanya Rp1,6 saja,” terangnya.
Sabaruddin mengaku kecewa dan meminta agar dilakukan pembenahan mengapa setiap tahun masalah seperti ini selalu tak sesuai harapan. Apakah ini persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi atau sistem kelola instansinya.
“Yang diminta tidak tercapai, anda sendiri ketika ditolak cinta anda pasti kecewa, kita juga kecewa. Caranya bagaimana, perbaiki SDM nya evaluasi sistemnya segera dibenahi,” ujar Sabaruddin. (cps)
Editor: (dy)
