BALIKPAPAN – Anggaran sebesar Rp 53 miliar dialokasikan dari dana hibah Pemerintah Kota Balikpapan untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Balikpapan pada akhir tahun nanti. Dari total tersebut, dikatakan Sekretaris KPU Balikpapan, Syabrani bahwa serapan anggaran Pilkada baru sekitar 65 persen atau Rp 25 Miliar dari total anggaran tersebut.
Kebanyakan, serapan anggaran terbesar adalah honor Adhoc KPU, yang dikatakannya sekitar Rp 13-14 Miliar. Selain itu, anggaran tersebut juga terserap untuk membayar honor bagi PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
Mengingat untuk melaksanakan sebuah event Pilkada memerlukan tenaga yang cukup banyak. Perlu diketahui, untuj jumlah PPDP diketahui sebanyak 1.500 orang, sedangkan KPPS sebanyak 13.500 orang termasuk linmas.
Tambahnya untuk honor bagi PPK dan PPS diberikan per bulan, sementara PPDB dan KPPS diberikan dengan hitungan satu bulan kerja atau satu kali.
“KPPS saja Rp 10 miliar lebih, ya hampir Rp 11 miliar. Jadi jumlah anggaran honor KPPS itu juga termasuk honor petugas linmas,” kata Syabrani.
Sementara terkait dengan serapan anggaran terbesar yang dikeluarkan oleh KPU adalah biaya sosialisasi. Menurutnya anggaran untuk pencalonan justru tidak terlalu besar.
“Sosialisasi dan honor terbesar. Tapi nanti saat logistik akan masuk, sosialisasi berkurang. Kita akan fokus ke logistik. Artinya seperti pemasangan baliho, sosialisasi keliling,” ungkapnya.
Anggaran tersebut, katanya juga dihabiskan untuk tes kesehatan paslon yang dilaksanakan di pencalonan beberapa waktu lalu.
“Sebelum menentukan anggaran suatu kegiatan, kami verifikasi dahulu. Seperti anggaran kesehatan kemarin,” serunya. (ar)
