Samarinda – Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), didatangi puluhan warga bantaran Sungai Karang Mumus, Selasa (4/8/2020) pagi.
Kedatangan warga ini yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Pasar Segiri (FKWPS), untuk menyampaikan suara mereka mengenai penyelesaian dari pembongkaran tersebut.
Diketahui dari pantauan Kaltimedia.com, ada ratusan warga yang turun dan melakukan aksi di depan kantor Gubernur Klatim. Dalam aksi tersebut juga, didominasi oleh ibu-ibu, dengan mata berkaca dan sambil berorasi untuk mempertanyakan nasib mereka.
Ketua FKWPS, Andi Samsul Bahri mengatakan mengenai aksi tersebut, yaitu mempertanyakan SK Gubernur bernomor 903/2557/BP3/B.AP yang dimana, poin kedua berisi (segera dilakukan penghentian pelaksanaan seluruh proses pengadaan barang/jasa baik proses tender maupun pengadaan lainnya demikian juga pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19).
“Kita dapat SK gubernur dari pesan berantai, pembongkaran SKM itu ditunda dulu karena COVID-19,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andi juga mengtakan bahwa masih ada sejumlah warga bantaran yang belum dibayar, sehingga hal ini menyulitkan kehidupan warga.
“Tuntutan kami sesuai dengan janji dari mereka. Ada yang belum dibayar, besok bisa dilihat kalau ada yang bertahan berarti belum di transfer,” jelasnya.
Sementara itu, saat ditemui ditempat yang sama, Kabag Ops Polresta Samarinda, Kompol Erick Budi Santoso mengatakan, dalam pengamanan aksi tersebut pihaknya sudah menurunkan personel gabungan sebanyak 150 lebih.
“Personel yang kita turunkan untuk pengamanan aksi hari ini ada sebanyak 150an,” terangnya.
Dirinya juga mengatakan, jika aksi ini berlanjut hingga esok, maka pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan mengantisipasi bentrokan jika terjadi.
“Untuk kegiatan pengamanan aksi besok, kita siapkan personel gabungan 200an dan ada gabungan dari TNI,” tutupnya. (titi)
Editor: (dy)
