JAKARTA – Kursi Wakil Presiden kini kosong. Gibran Rakabuming Raka memutuskan mengakhiri masa jabatannya lebih cepat, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.
Rangkaian keputusan itu tidak terjadi dalam sehari. Semuanya bermula dari pembicaraan tertutup antara Gibran dan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu menjadi titik awal. Saat itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk berhenti.
Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Prasetyo, Presiden tidak menghalangi keinginan Gibran.
“Tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Sehari setelahnya, Rabu (11/11/2026), Gibran kembali menemui Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. Di sanalah surat pengunduran diri diserahkan secara langsung. Kabar penyerahan surat itu dibenarkan oleh Ketua Umum Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi.
“Betul (Gibran mundur). Diserahkan di Halim, betul,” ujar Budi Arie.
Hari yang sama juga diwarnai perkembangan lain. Pemerintah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran. Pencabutan itu dilakukan setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Puncaknya terjadi Kamis (12/11/2026). Gibran datang ke Senayan sekitar pukul 11.15 WIB. Ia mengenakan setelan jas gelap dan langsung masuk ke ruang pimpinan MPR. Pertemuannya tidak lama, hanya sekitar 20 menit.
Usai pertemuan, Gibran tidak berhenti untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ia hanya bersalaman dan berpelukan dengan pimpinan MPR yang mengantarnya hingga ke lobi, lalu masuk ke mobil dan meninggalkan kompleks parlemen.
Karena Gibran memilih diam, isi suratnya dibacakan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam surat itu Gibran menegaskan bahwa ia berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara.
“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,” bunyi surat Gibran.
Di akhir surat, Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan selama ia menjalankan amanah sebagai wakil presiden.
Muzani menegaskan, surat tersebut tidak merinci alasan di balik keputusan Gibran.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di surat,” kata Muzani.
Sore harinya, giliran Presiden Prabowo yang berbicara. Dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Prabowo mengaku menerima surat itu dengan perasaan berat.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo.
Prabowo menilai Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan berjiwa negarawan.
“Beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, Gibran meyakini telah menempuh pendidikan secara teratur. Namun ada perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia, ditambah adanya putusan hukum soal pemenuhan persyaratan konstitusional. Dari situlah, kata Prabowo, Gibran memutuskan mundur demi kepentingan yang lebih besar.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Presiden juga mengenang kerja Gibran selama dua tahun yang telah berkeliling ke puluhan provinsi dan ratusan titik proyek pemerintah. Prabowo menutup pernyataannya dengan janji untuk terus memberi dukungan dan mendoakan Gibran beserta keluarga agar diberi kekuatan.
Momen paling menyentuh terjadi di akhir pertemuan itu. Saat bersalaman, Gibran mencium tangan Prabowo dan mengucapkan permintaan maaf secara lirih.
“Saya minta maaf, ya, Pak,” kata Gibran.
Prabowo membalasnya dengan pelukan dan tepukan di bahu.
Memasuki Jumat (13/11/2026), proses pengisian kursi kosong mulai berjalan. MPR menyatakan jabatan wakil presiden sudah kosong sejak Kamis.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Muzani.
Hari ini, MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas langkah lanjutan. Ada empat hal yang dibahas, mulai dari jadwal sidang paripurna, pengiriman surat permintaan calon kepada Presiden, hingga pembentukan tim verifikasi dan tim penyusun ketetapan MPR.
Sesuai aturan, MPR punya waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan itu. Presiden sendiri diberi waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima surat resmi dari MPR. Ketua MPR menargetkan pelantikan pengganti bisa dilakukan Senin (16/11/2026).
“Insyaallah akan dilantik pada hari Senin, tanggal 16,” kata Muzani.
Namun hingga siang ini, belum ada nama yang diumumkan secara resmi. (Redaksi / ar)
