Masyhad, Kaltimedia.com – Puluhan warga Iran menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Luar Negeri di Kota Masyhad, Sabtu (13/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat yang disebut-sebut telah memasuki tahap akhir perundingan.
Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung. Mereka menilai kesepakatan yang dibahas berpotensi merugikan kepentingan nasional Iran.
Aksi protes mencuat setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan pernyataan mengenai kemungkinan penandatanganan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat dalam sebuah wawancara.
“Matilah Araghchi yang tidak terhormat, penyusup,” teriak sejumlah demonstran seperti dikutip CBS News, Minggu (14/6/2026).
Penolakan warga juga dipicu oleh kabar bahwa perjanjian damai tersebut mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan keterlibatan Pakistan sebagai mediator.
Sejumlah kelompok masyarakat menilai kesepakatan itu tidak sejalan dengan kepentingan strategis Iran. Mereka khawatir Teheran kehilangan pengaruhnya di kawasan, khususnya terkait posisi strategis Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur penting perdagangan energi dunia.
Selain itu, para demonstran menuding tim negosiator Iran telah memberikan terlalu banyak konsesi dalam proses perundingan demi mencapai kesepakatan dengan Washington.
Dalam wawancara dengan televisi pemerintah pada Jumat (12/6/2026), Abbas Araghchi menjelaskan bahwa salah satu poin yang dibahas dalam perundingan adalah pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Langkah tersebut disebut berkaitan dengan upaya meredakan ketegangan yang sebelumnya dipicu oleh kebijakan Iran di kawasan Selat Hormuz.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dan pihak mediator dari Pakistan menyatakan kesepakatan damai berpotensi ditandatangani dalam waktu dekat. Meski demikian, pemerintah Iran masih bersikap lebih berhati-hati dan belum memberikan kepastian terkait jadwal finalisasi maupun penandatanganan dokumen tersebut.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran mengenai hasil akhir perundingan maupun isi lengkap kesepakatan yang tengah dibahas kedua negara. (Ang)
