Jakarta, Kaltimedia.com – Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mulai memberikan dampak nyata terhadap industri nasional. Salah satu yang terdampak adalah PT Xacti Indonesia, perusahaan produsen perangkat elektronik dan digital imaging di Depok, Jawa Barat, yang resmi menghentikan operasional secara permanen.
Tekanan ekonomi global disebut menjadi faktor utama penutupan perusahaan tersebut. Lonjakan harga bahan baku impor, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga melemahnya permintaan pasar global membuat beban operasional industri semakin berat.
Penutupan PT Xacti Indonesia berdampak langsung terhadap sekitar 350 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, meminta pemerintah segera mengambil langkah penyelamatan industri nasional sebelum gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) meluas.
Menurutnya, tanpa intervensi cepat, sekitar 9.000 pekerja di hampir 10 perusahaan terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.
“Bahkan perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja,” ujar Said Iqbal, Sabtu (30/5/2026).
Ia menyebut PHK mulai terjadi di sejumlah kawasan industri di Banten, Tangerang, Karawang, hingga Jawa Timur, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Beberapa perusahaan yang disebut terdampak antara lain PT Shewa, Luncheong, PT PWI, hingga Nikomas.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira. Ia menilai konflik AS-Iran memberikan tekanan besar terhadap dunia usaha melalui pelemahan rupiah, kenaikan harga energi dan logistik, serta meningkatnya biaya bahan baku impor.
“Rupiah bahkan sempat bergerak di kisaran Rp17.700–Rp17.800 per dolar AS, sementara harga minyak global masih sangat volatil karena isu Selat Hormuz,” kata Anggawira.
Menurutnya, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang bergantung pada bahan baku impor seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, farmasi, hingga plastik.
Dalam kondisi tersebut, banyak perusahaan mulai melakukan langkah efisiensi seperti menahan ekspansi, mengurangi shift kerja, memangkas lembur, hingga melakukan pengurangan tenaga kerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan berlapis akibat pelemahan rupiah, biaya logistik dan energi yang tinggi, serta mahalnya pembiayaan usaha.
Dengan ketergantungan bahan baku impor yang masih mencapai sekitar 70 persen, pelemahan rupiah dinilai langsung mendorong kenaikan biaya produksi dan mempersempit margin perusahaan.
“Pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis atau externally driven cost pressure yang cukup signifikan,” ujar Shinta.
Kondisi itu mulai tercermin pada Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang kembali masuk zona kontraksi. Data S&P Global mencatat PMI manufaktur Indonesia April 2026 berada di level 49,1, turun dari 50,1 pada bulan sebelumnya.
Meski demikian, pelaku usaha disebut masih berupaya mempertahankan keberlangsungan usaha dan menahan PHK melalui efisiensi operasional, penundaan ekspansi, pengendalian biaya non-esensial, hingga strategi lindung nilai (hedging).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk merespons ancaman PHK.
Menurut Yassierli, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan Satgas PHK guna memantau dan menangani potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.
“Kami lintas kementerian, kami satu tim, kami terus monitor,” ujar Yassierli.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian mulai mendorong penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan transaksi impor terhadap dolar AS. Pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan bahan baku domestik dan investasi substitusi impor sebagai strategi jangka panjang memperkuat industri nasional. (Ang)
