Samarinda, Kaltimedia.com – Pemotongan signifikan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mulai berdampak pada arah pembangunan di daerah, termasuk Kalimantan Timur. Kebijakan penyesuaian anggaran oleh pemerintah pusat memaksa daerah melakukan penataan ulang skala prioritas pembangunan.
Secara nasional, alokasi transfer ke daerah yang semula mencapai Rp919 triliun mengalami pengurangan hingga Rp269 triliun. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, sehingga efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tetap harus berjalan meski dengan skema bertahap dan penyesuaian target.
“Pembangunan harus terus berjalan meskipun tidak sekaligus. Jika awalnya ditargetkan membangun 100 kilometer jalan, maka kita realisasikan dulu 50 kilometer. Yang terpenting ada kemajuan nyata di lapangan,” ujar Abdulloh, Senin (26/1/206).
Abdulloh mengakui, hingga kini belum ada kepastian terkait pola efisiensi anggaran yang akan diterapkan pemerintah pusat. DPRD Kaltim masih menunggu keputusan resmi, apakah penyesuaian dilakukan melalui penundaan proyek, pengurangan bantuan keuangan daerah, atau pemangkasan pada pos pembiayaan tertentu.
“Sampai sekarang kami belum bisa merinci bentuk penyesuaiannya karena kebijakan resminya belum ditetapkan. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kaltim bersama pemerintah daerah telah mulai mengidentifikasi sejumlah proyek yang kemungkinan mengalami penjadwalan ulang. Setidaknya ada dua proyek infrastruktur yang sementara ditunda, yakni pembangunan jalan di kawasan Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), serta peningkatan akses jalan menuju Bandara APT Pranoto Samarinda.
Penundaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masih tersedianya jalur alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sehingga aktivitas dan mobilitas warga tidak terganggu secara signifikan.
“Kami melakukan penyesuaian prioritas. Selama masyarakat masih memiliki akses lain yang layak, maka proyek tersebut bisa dijadwalkan ulang tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warga,” tambah Abdulloh.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjaga arah pembangunan daerah agar tidak bergeser sepenuhnya akibat tekanan fiskal. Infrastruktur tetap dipandang sebagai sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi anggaran adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. Dengan strategi yang tepat, kami memastikan pembangunan di Kaltim tetap berjalan, meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
