Jakarta, Kaltimedia.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan bahwa reformasi Polri yang sedang digagas pemerintah tidak harus dilakukan dengan membongkar total dari nol.
Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, menyebut reformasi bisa dimulai dengan memperkuat dan memperbaiki aspek yang ada.
“Mana yang diperkuat, mana yang diperbaiki, mana yang harus diganti. Nah itu ada, itu yang mungkin bisa menjadi semacam roadmap atau jalan bagaimana penguatan kepolisian untuk memastikan kepolisian kita profesional dan humanis,” ujar Anam, Sabtu (13/9/2025).
Ia menekankan pentingnya instrumen hak asasi manusia (HAM) dalam pendidikan dan kultur kepolisian.
“Pentingnya misalnya mempertebal soal-soal instrumen hak asasi manusia, perilaku hak asasi manusia, dan lain sebagainya dalam pendidikan di kepolisian. Itu juga penting misalnya begitu,” katanya.
Menurut Anam, perubahan kultur di tubuh Polri harus dimulai sejak pendidikan dasar agar setiap anggota memiliki perspektif yang sama dalam menghadapi masyarakat.
“Sehingga bisa memastikan perlindungan masyarakat, jaminan hak masyarakat itu bisa maksimal,” ucapnya.
Sebelumnya, Pendeta Gomar Gultom menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim reformasi Polri. Ia mengatakan hal itu merupakan respons atas tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025. (Ang)
