Samarinda, Kaltimedia.com – Program pendidikan gratis atau gratispol kembali menjadi sorotan publik. Besarnya harapan masyarakat terhadap kebijakan ini ternyata belum sejalan dengan kemampuan anggaran daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Walaupun namanya gratispol, tidak mungkin seluruh biaya pendidikan ditanggung APBD. Sesuai aturan, pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Menurut Darlis, sejak awal DPRD sudah menyadari program ini tidak mampu menutup semua kebutuhan pendidikan. Istilah gratispol dipertahankan karena merupakan janji politik Gubernur Kaltim, namun masyarakat perlu memahami keterbatasan fiskal daerah.
Ia juga menilai tingginya ekspektasi publik terhadap gratispol tidak lepas dari dinamika politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah.
“Wajar kalau saat kampanye masyarakat berharap semua serba gratis. Tapi saat diterapkan sebagai kebijakan, tentu ada batasan yang harus dipahami,” tegasnya.
Untuk itu, Darlis mendorong Pemprov Kaltim merancang kebijakan yang lebih realistis melalui skema subsidi silang. Dengan pola ini, siswa dari keluarga tidak mampu bisa menikmati pendidikan gratis sepenuhnya, sedangkan siswa dari keluarga mampu tetap menanggung sebagian biaya.
“Harapannya, anak-anak dari keluarga miskin digratiskan penuh, sementara keluarga mampu ikut menanggung biaya. Dengan begitu, keadilan bisa tercapai,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
