Samarinda, Kaltimedia.com – Rencana besar pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan optimisme bahwa target pemerintah untuk merealisasikan pemindahan pada tahun 2028 bisa terwujud.
Keyakinan itu menurutnya tidak terlepas dari progres pembangunan di lapangan yang terus berjalan, terutama infrastruktur pendukung utama di kawasan inti IKN.
“Gubernur menyampaikan hal yang sama dengan Kepala Otorita IKN, Pak Basuki, bahwa 2028 targetnya pemerintahan sudah pindah. Kita lihat bersama nanti, tapi saya optimis,” ujar Hasanuddin, Senin (18/8/2025).
Salah satu fasilitas vital yang sedang dipercepat adalah Bandara IKN. Keberadaan bandara ini dipandang akan menjadi kunci utama akses masuk ke ibu kota baru, baik bagi aparatur negara, investor, maupun masyarakat umum.
“Begitu dibuka untuk umum, akses menuju kawasan ibu kota negara baru akan jauh lebih mudah,” jelasnya.
Selain bandara, Hasanuddin menambahkan bahwa sejumlah fasilitas penunjang seperti hotel dan akomodasi tengah dipersiapkan. Hal ini penting untuk mendukung kebutuhan para pekerja proyek maupun tamu yang berkunjung ke kawasan IKN.
Meski saat ini bandara di lokasi tersebut masih terbatas penggunaannya, Hasanuddin berharap proses komersialisasi bisa segera dilakukan. Dengan begitu, peluang pertumbuhan ekonomi baru, termasuk ekspor dan perdagangan, dapat lebih cepat terealisasi.
Lebih lanjut, Hasanuddin juga menyoroti adanya salah kaprah di sebagian masyarakat mengenai status IKN. Menurutnya, IKN tidak serta merta menjadi ibu kota Kalimantan Timur, melainkan difokuskan sebagai pusat pemerintahan nasional.
“IKN itu bukan ibu kota Kaltim, melainkan pusat pemerintahan negara. Jadi kedudukan pemerintah provinsi tetap di Samarinda,” tegasnya.
Namun, ia menilai keterlibatan pemerintah daerah, khususnya DPRD Kaltim, dalam proses pembangunan masih terbatas. Ia berharap koordinasi dengan Otorita IKN bisa lebih terbuka agar pengawasan pembangunan dapat berjalan beriringan.
“Selama ini kami di legislatif jarang dilibatkan, karena memang tidak ada undangan. Harapannya, ke depan DPRD bisa bersama-sama mengawasi dan ikut mengawal pembangunan IKN,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
