Samarinda, Kaltimedia.com – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kewajiban penggunaan pelat nomor kendaraan daerah (KT) bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltim.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, melainkan bentuk nyata tanggung jawab perusahaan terhadap daerah tempat mereka berusaha.
“Kalau berusaha di Kaltim, maka kendaraan operasional harus berpelat KT. Kalau masih pakai pelat dari luar daerah, otomatis pajaknya masuk ke sana,” ujarnya, Senin (18/8/2025).
Ia menambahkan, ketidakpatuhan perusahaan dalam menggunakan pelat KT berimplikasi langsung terhadap penerimaan pajak daerah. Padahal, infrastruktur yang dimanfaatkan oleh kendaraan tersebut berada di wilayah Kaltim.
“Fasilitas jalan yang mereka gunakan berada di Kaltim, sehingga pajaknya pun seharusnya masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung lemahnya pendataan alat berat yang digunakan perusahaan besar, khususnya di sektor pertambangan dan konstruksi. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi pajak yang besar, namun belum tergarap maksimal.
“Masih banyak perusahaan dengan alat berat yang datanya belum jelas. Kita juga belum tahu apakah pajaknya sudah dibayarkan sesuai aturan. Ini yang akan kami dalami bersama dinas terkait,” tambahnya.
Untuk itu, Guntur menegaskan bahwa Komisi II akan mendorong penguatan strategi pengelolaan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan dinas pendapatan. Fokusnya adalah memastikan agar potensi pajak dari kendaraan dan alat berat benar-benar masuk ke kas daerah.
“Selama ini pengelolaan pajak alat berat belum berjalan maksimal. Ke depan, kami ingin potensi ini dimanfaatkan lebih baik untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
