Samarinda, Kaltimedia.com – Tepat pada 8 Agustus 2025, genap 200 tahun sejak Kesultanan Kutai dan Pemerintah Hindia Belanda menandatangani perjanjian pertama di Tenggarong pada 1825. Kesepakatan itu menjadi tonggak awal relasi kuasa antara Kutai dan Hindia Belanda, yang terbentuk tanpa peperangan atau kekerasan. Meski memiliki nilai historis besar, peristiwa ini jarang mendapat sorotan publik, bahkan dari pemerintah pusat.
Sejarawan publik Muhammad Sarip, penulis Histori Kutai, menyebut momentum ini seharusnya masuk dalam narasi sejarah nasional, yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa.
“Pada 8 Agustus 1825, Kesultanan Kutai dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salihuddin, sedangkan Hindia Belanda diwakili George Muller sebagai utusan Gubernur Jenderal di Batavia. Perjanjian ini terjadi secara damai tanpa didahului konflik,” jelas Sarip.
Ia menyoroti minimnya atensi pemerintah pusat terhadap sejarah Kaltim. Di saat peringatan 200 tahun Perang Jawa atau Perang Diponegoro dirayakan meriah di Jakarta selama sebulan penuh, kisah 200 tahun Perjanjian Kutai–Belanda nyaris tak terdengar.
Menurutnya, daerah harus mengambil inisiatif sendiri untuk menjaga ingatan kolektif. “Kutai Kartanegara dan Kaltim perlu menghidupkan sejarah ini melalui forum literasi publik,” ujarnya.
Salah satu respons datang dari komunitas literasi Sumbu Tengah yang berkolaborasi dengan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman dan Lasaloka–KSB. Mereka menggelar diskusi publik bertema “Peringatan 200 Tahun Perjanjian Kutai–Belanda 1825: Refleksi Historis dan Dampak Multidimensi bagi Kutai–Kaltim” di Universitas Mulawarman, menghadirkan anggota DPD RI Dapil Kaltim Aji Mirni Mawarni sebagai pembicara utama.
Diskusi ini juga menghadirkan narasumber Aji Muhammad Mirza Wardana (Petinggi Sempekat Keroan Kutai dan anggota DPD RI 2014–2019), akademisi Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unmul Muhammad Azmi, serta Muhammad Sarip sendiri.
Aji Mirni Mawarni menilai kegiatan seperti ini penting untuk membangkitkan kesadaran sejarah lokal. Ia mendorong agar pemerintah daerah memasukkan muatan sejarah daerah ke dalam kurikulum sekolah.
“Tujuannya agar generasi penerus mengetahui sejarah daerahnya. Selama ini kita hanya mempelajari sejarah Kaltim di permukaan saja,” ungkapnya.
Founder Sumbu Tengah, Rusdianto, menegaskan bahwa sejarah lokal tidak bisa menunggu diakui pusat. “Momentum 200 tahun ini adalah angka spesial yang tak bisa diulang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Peringatan berikutnya baru terjadi di 2075,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum publik harus menjadi ruang pembelaan terhadap sejarah lokal yang terlupakan.
“Literasi sejarah harus berbasis riset, sumber primer, dan dihidupkan kembali lewat ruang-ruang publik yang kritis,” pungkasnya.
