Samarinda – Kenaikan anggaran pengelolaan lingkungan di Samarinda ternyata belum mampu menjadi jawaban atas persoalan utama kota ini sampah.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai dengan tingginya anggaran justru berbanding terbalik dengan efektivitas kinerja di lapangan.
Menurutnya, hal ini sebagai kegagalan dalam hal perencanaan strategis, meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah digelontor dana sebesar Rp64 miliar pada tahun anggaran 2024, realitas pengelolaan sampah justru masih stagnan.
“Banyak yang melihat anggaran besar sebagai solusi, padahal tanpa strategi perencanaan yang tepat dan pengawasan ketat, uang sebanyak itu bisa habis tanpa ada hasil,” ujar Deni, pada media ini, Jumat (16/5/2025).
Ia menilai, pendekatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah masih bersifat reaktif dan tidak berdasarkan data kebutuhan di lapangan. Akibatnya, solusi yang diambil sering kali tidak menyentuh akar persoalan.
Selain itu, belum adanya basis data yang kuat untuk memetakan jenis dan volume sampah di berbagai wilayah membuat intervensi program tidak efisien. Ini yang menurutnya menjadikan sistem pengelolaan lingkungan berjalan tanpa arah yang jelas.
Kata Deni, Pemerintah Kota Samarinda memang tengah menyiapkan solusi teknologi dengan rencana penerapan insinerator ramah lingkungan. Teknologi ini diklaim mampu mengolah hingga 10 ton sampah per hari di tiap unit, dengan target total 100 ton per hari jika berjalan penuh pada 2025.
Namun, Deni mengingatkan agar rencana ambisius tersebut tidak justru menjadi beban baru jika dijalankan tanpa kajian menyeluruh dan pengawasan ketat.
“Teknologi tinggi bukan jaminan kalau tidak diiringi dengan komitmen pengelolaan dan pengawasan. Banyak daerah lain yang gagal karena lalai mengontrol,” jelasnya.
Ia juga menyoroti isu lingkungan lain seperti aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan yang masih menjadi ancaman serius. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan bukan hanya pada urusan sampah, tapi juga bagaimana semua izin usaha diawasi dengan tegas agar tidak merusak lingkungan.
DPRD pun mendesak agar pemerintah kota mengubah pendekatan dari hanya mengejar proyek ke arah kebijakan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran dan pelaksanaan program juga dinilai mendesak untuk dilakukan.
“Jika pengelolaan sampah dan isu lingkungan lainnya tidak segera ditangani dengan serius dan menyeluruh, maka kota ini akan terus menghadapi krisis yang semakin berat,” pungkas Deni. (Adv/Df)
