BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra atau biasa disapa Nusa menyambangi konstituennya di Balikpapan pada Selasa (7/4/2026) sore. Kegiatan berlangsung di Jalan Indrakila, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan.
Kegiatan Besempekat di daerah pemilihan Kota Balikpapan berlangsung hangat dengan berbagai keluhan dan harapan warga yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD. Dalam forum tersebut, Nusa yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, itu menegaskan komitmennya untuk menampung serta menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan masyarakat.
“Kami hadir untuk mendengarkan masukan warga Gunung Samarinda dan sekitarnya. Semoga ke depan bisa lebih baik. Semua masukan akan kami komunikasikan ke pemerintah daerah maupun instansi terkait,” ungkapnya.
Tidak sendiri, Nusa turut didampingi Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, H. Iwan Wahyudi yang juga merupakan ketua PPP Kota Balikpapan.
Salah satu keluhan utama datang dari Mariana, ibu rumah tangga di RT 05, yang menyoroti mahalnya harga gas LPG 3 kg. Ia mengaku harus membeli gas hingga Rp50 ribu per tabung. Selain itu, ia juga mempertanyakan pemerataan jaringan gas (jargas) yang belum menjangkau wilayahnya.
“Saya sedih pak, di tempat lain seperti Karangjati sudah ada jaringan gas, tapi di sini belum. Kami berharap ada perhatian,” ungkapnya.
Keluhan lain disampaikan Niar, warga RT 35 Graha Indah, terkait pelayanan puskesmas yang dinilai belum optimal. Ia mengeluhkan antrean panjang hingga pendaftaran sering ditutup lebih awal, serta tidak adanya layanan di akhir pekan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, H. Iwan Wahyudi, menjelaskan bahwa kuota LPG 3 kg memang terbatas dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menyebut pemerintah tengah mengupayakan penambahan kuota serta mendorong masyarakat mampu beralih ke LPG 5,5 kg dengan program penukaran gratis.
Terkait layanan kesehatan, Iwan berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar puskesmas dapat memperpanjang jam layanan hingga Sabtu. Ia juga menyoroti perlunya pengembangan fasilitas mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah.
Sementara itu, keluhan antrean solar hingga dua hari dari warga lainnya turut menjadi perhatian. DPRD berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, guna mencari solusi agar distribusi BBM lebih lancar dan tepat sasaran.
“Intinya, permintaan warga Balikpapan adalah amanah yang dipercayakan kepada kami sebagai anggota DPRD provinsi. Itu sudah menjadi bagian dari sumpah kami saat dilantik,” jelas Nusa.
Namun demikian, Nurhadi mengungkapkan adanya perdebatan serius antara DPRD dan Pemprov Kaltim terkait kebijakan penganggaran. Salah satunya adalah rencana gubernur untuk mengurangi jumlah pokok pikiran (pokir) anggota dewan secara signifikan, dari sebelumnya sekitar 160 miliar menjadi hanya 25 miliar.
Selain itu, muncul pula wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menyalurkan anggaran dari provinsi ke daerah.
“Kami menilai ini sesuatu yang kurang tepat. Bagaimana kami bisa membantu daerah pemilihan jika tidak ada mekanisme penyaluran anggaran seperti bantuan keuangan?” serunya.
Ia bahkan menyebut, jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan, maka kegiatan pembahasan anggaran bersama DPRD menjadi tidak relevan. Bahkan, kegiatan reses yang bertujuan menjaring aspirasi masyarakat pun dinilai akan sia-sia jika tidak ada realisasi.
“Percuma kita menjemput aspirasi kalau tidak bisa direalisasikan. Dengan Bankeu saja belum tentu semua terealisasi, apalagi kalau tidak ada,” tambahnya.
Dirinya berharap wacana tersebut tidak benar-benar diterapkan dan masih dapat dikaji ulang demi kepentingan masyarakat luas. (Ar)
