KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan dinilai sebagai salah satu daerah dengan perkembangan paling progresif dalam pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP), meskipun menghadapi tantangan umum berupa keterbatasan lahan yang juga dialami banyak daerah di Indonesia.
Penilaian tersebut disampaikan saat Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menerima kunjungan Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Mayjen TNI Trenggono, di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Rabu (8/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Trenggono memberikan apresiasi terhadap komitmen dan dukungan Pemkot Balikpapan dalam mendorong implementasi proyek strategis nasional tersebut. Ia menilai kesiapan Balikpapan dalam penyediaan lahan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah kota besar lainnya.
“Kendala terbesar di berbagai kota adalah lahan. Namun Balikpapan termasuk yang cukup mendukung dibanding daerah lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, kebutuhan lahan ideal untuk pembangunan KMP mencapai 1.000 meter persegi. Namun secara teknis, pembangunan masih dapat dilakukan dengan luas minimal sekitar 600 meter persegi.
Menariknya, konsep pengembangan KMP tidak lagi berfokus pada kawasan strategis perkotaan, melainkan diarahkan ke titik-titik yang berpotensi menjadi pusat aktivitas masyarakat di tingkat kelurahan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendekatkan layanan koperasi kepada masyarakat secara langsung.
Secara nasional, jumlah Koperasi Merah Putih telah mencapai sekitar 4.300 unit dan direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada pertengahan April 2026.
Program ini juga membawa pendekatan baru dalam pengelolaan koperasi. Seluruh masyarakat dapat menjadi anggota tanpa kewajiban iuran, serta memperoleh akses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau karena tidak dibebani pajak. Selain itu, keberadaan KMP dirancang untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan sebagai pesaing.
“UMKM dan warung akan menjadi bagian dari distribusi koperasi. Jadi bukan dimatikan, tetapi diperkuat,” jelas Trenggono.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa progres pembangunan KMP di daerahnya terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, satu unit koperasi di Kelurahan Graha Indah telah selesai 100 persen, sementara 16 titik lainnya telah disiapkan untuk pengembangan.
Ia menambahkan, terdapat enam lokasi tambahan yang telah diidentifikasi, dengan tiga di antaranya sudah memasuki tahap pembangunan di beberapa kecamatan. Pemerintah menargetkan hingga Juni 2026, sebanyak 10 unit KMP dapat beroperasi di Balikpapan.
Dari sisi kelembagaan, seluruh koperasi telah mengantongi legalitas. Pemkot juga memberikan pendampingan melalui pelatihan manajemen, pemasaran, hingga aspek perpajakan guna memastikan keberlanjutan usaha.
Meski belum seluruhnya memiliki bangunan permanen, aktivitas koperasi sudah mulai berjalan di 34 kelurahan. Hingga saat ini, tercatat telah terjadi sekitar 509 transaksi dengan nilai lebih dari Rp500 juta, mencakup berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, dan elpiji.
Namun demikian, persoalan ketersediaan lahan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Beberapa lahan potensial diketahui berada di bawah kewenangan kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga institusi TNI.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Balikpapan telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemanfaatan lahan tersebut.
“Kami sudah berkirim surat ke Jakarta, termasuk untuk lahan milik BUMN dan TNI. Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti langsung agar prosesnya bisa lebih cepat,” kata Bagus.
Dengan capaian dan progres yang ada, Balikpapan diharapkan dapat menjadi model pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat nasional, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas di tingkat kelurahan. (mang/Adv Diskominfo Balikpapan)
