Jakarta, Kaltimedia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menjamin kecukupan anggaran penanganan bencana di Indonesia, terlebih setelah gelombang banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak pekan lalu.
Dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12), Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan memenuhi setiap kebutuhan anggaran yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk penanganan bencana, kita pastikan anggarannya cukup. Tergantung permintaan BNPB. Ada dan besar, jadi tidak perlu khawatir,” tegas Purbaya.
Meski tidak menyebutkan angka spesifik, Purbaya menegaskan bahwa BNPB masih memiliki cadangan dana yang memadai untuk respons cepat di Sumatra. Jika sewaktu-waktu dana tersebut kurang, Kemenkeu telah menyiapkan ruang fiskal untuk penambahan.
“BNPB masih punya dana cukup banyak. Kalau kurang, diajukan saja, dan kita siap. Uangnya tersedia,” jelasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah perhatian publik soal penurunan anggaran resmi BNPB pada RAPBN 2026. Dalam rancangan tersebut, anggaran BNPB hanya Rp491 miliar, jauh lebih kecil dibanding pagu 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.
Purbaya menegaskan adanya mekanisme pendanaan darurat di luar pos anggaran utama BNPB, sehingga meski angka dalam RAPBN terlihat turun, pemerintah tetap dapat mencairkan dukungan tambahan.
“Masih ada sekitar lebih dari Rp500 miliar dana yang siap dipakai. Dan kalau butuh tambahan, sudah disiapkan di anggaran cadangan,” ujarnya, mengulangi komitmen pemerintah pada pernyataan sebelumnya (1/12).
Gelombang bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra telah berdampak pada setidaknya 50 kabupaten/kota. Pemerintah menegaskan fokus utamanya adalah memastikan kebutuhan evakuasi, logistik, dan pemulihan cepat (early recovery) tidak terhambat masalah pendanaan. (Ang)
