Samarinda, Kaltimedia.com – Minimnya perhatian bagi para guru non ASN yang mengajar di sekolah-sekolah swasta. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap para pahlawan tanpa jasa.
“Persoalan yang dihadapi bukan semata soal operasional sekolah, tapi kesejahteraan guru swasta yang sangat bergantung pada kemampuan finansial yayasan,” kata Ismail selaku Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, meskipun bantuan dari program BOSDA dan BOSNAS juga dialokasikan untuk sekolah swasta, bantuan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Jika jumlah siswa sedikit dan SPP yang diterima rendah, gaji guru pun menjadi minim. Sementara itu, sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena tidak memungut biaya.
“Banyak sekolah swasta akhirnya harus mengandalkan dana BOS untuk membayar honor guru. Ini kondisi nyata di lapangan,” tuturnya.
Ismail mengapresiasi adanya insentif tambahan dari pemerintah, tetapi ia menekankan perlunya konsistensi dan perluasan cakupan bantuan. Dia juga mendorong adanya jaminan sosial yang memadai, termasuk keikutsertaan dalam BPJS dan dukungan terhadap layanan kesehatan lainnya.
“Sekolah swasta jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri. Kalau guru-gurunya tidak diperhatikan, maka kesenjangan mutu pendidikan akan makin melebar,” tambahnya.
Ia pun mengajak pemerintah dan pihak yayasan untuk bersinergi menciptakan lingkungan kerja yang layak bagi semua guru, tanpa memandang status instansi tempat mereka mengajar. (Rfh)
Editor : Ang
