BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya kehadiran langsung para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap forum pembahasan strategis, terutama terkait isu banjir. Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi III, Raja Siraj, usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Kajian Akademik, Naskah Akademik, dan Raperda Inisiatif tentang Kebijakan Pembangunan Berkeadilan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (17/11/2025).
Raja Siraj menyampaikan kekecewaannya karena sejumlah kepala dinas tidak menghadiri FGD tersebut, meskipun isu yang dibahas sangat krusial bagi warga Balikpapan.
“FGD ini membahas persoalan banjir yang menjadi masalah besar di kota kita. Tapi lagi-lagi yang hadir hanya perwakilan. Kami sangat kecewa karena keputusan strategis tidak mungkin dibuat oleh bawahan. Kepala dinas harus hadir langsung,” tegasnya.
Menurutnya, undangan dari Komisi III bukanlah formalitas, melainkan bagian dari proses serius dalam merumuskan kebijakan daerah. Ketidakhadiran kepala dinas, lanjut dia, menghambat efektivitas diskusi dan proses penyusunan kebijakan.
“Kami membahas kemaslahatan masyarakat Balikpapan. OPD terkait seharusnya tidak menganggap remeh undangan ini. Tanpa kehadiran kepala dinas, pembahasan tidak bisa maksimal karena mereka yang memegang otoritas pengambilan keputusan,” ujarnya.
Beberapa OPD yang kepala dinasnya disebut tidak hadir antara lain Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Raja Siraj menilai ketidakhadiran ini berulang kali terjadi dalam agenda-agenda serupa.
“Ini bukan kali pertama. Kami merasa tidak dihargai. Yang perlu dikonfirmasi adalah alasan ketidakhadiran mereka, karena persoalan banjir ini menyangkut masyarakat banyak,” imbuhnya.
Ia berharap ke depan OPD dapat menunjukkan komitmen lebih tinggi, terutama dalam forum yang berkaitan langsung dengan perumusan keputusan strategis bagi kota Balikpapan.
“Harapan kami, pembahasan strategis seperti ini dapat dihadiri langsung oleh kepala dinas sehingga proses penyusunan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
