Samarinda, Kaltimedia.com – Gerakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto terus meluas hingga Kalimantan Timur. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Bergerak Jilid II mendirikan Posko Solidaritas Rakyat Kaltim di kawasan Simpang Empat Mall Lembuswana, Samarinda, Jumat (14/11/2025) malam.
Pendirian posko tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mencederai semangat Reformasi 1998. Para aktivis menyebut, gelar kehormatan untuk Soeharto merupakan tindakan yang melupakan sejarah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
“Reformasi belum selesai! Tolak gelar pahlawan untuk Soeharto,” demikian seruan akhir dalam pernyataan resmi Aliansi Masyarakat Kaltim Bergerak Jilid II.
Posko Solidaritas Rakyat Kaltim menjadi pusat koordinasi gerakan, tempat penggalangan dukungan publik, serta wadah untuk menyebarkan informasi aksi. Selain itu, posko juga berfungsi sebagai dapur umum, pos logistik, dan ruang aman bagi aktivis yang menghadapi tekanan.
Melalui posko ini, aliansi menyampaikan tiga tuntutan utama: menolak tegas gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, mendesak pemerintah menuntaskan agenda Reformasi yang belum selesai, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan pelanggaran HAM masa lalu.
Jenderal Lapangan Masyarakat Kaltim Bergerak Jilid II, Rahmat Faturahman, mengajak seluruh lapisan masyarakat bergabung dalam aksi damai menolak gelar tersebut. Aksi direncanakan berlangsung Sabtu sore (15/11/2025), di perempatan Mall Lembuswana.
“Kami mengajak mahasiswa, buruh, petani, dan seluruh elemen rakyat bersatu mempertahankan marwah Reformasi. Saat rakyat masih terpinggirkan, pelaku pelanggaran kemanusiaan justru dipuja sebagai pahlawan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Rahmat.
Rahmat menambahkan, perjuangan untuk menegakkan keadilan dan demokrasi adalah tanggung jawab sejarah yang harus diwariskan kepada generasi penerus. (AS)
