SEKOLAH – Ilustrasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mencatat angka anak tidak sekolah (ATS) mencapai tiga ribu jiwa. Angka yang cukup tinggi ini membuat pemerintah kota (pemkot) Balikpapan menerapkan wajib sekolah 13 tahun. Sumber foto: SGM
BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mencatat angka anak tidak sekolah (ATS) mencapai tiga ribu jiwa. Angka yang cukup tinggi ini membuat pemerintah kota (pemkot) Balikpapan menerapkan wajib sekolah 13 tahun. Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan kebijakan ini akan diterapkan tahun 2027.
Menurut Irfan, tahun 2027 akan menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Balikpapan. Menurutnya, kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan dari PAUD hingga SMA akan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat mulai tahun depan.
“Tahun 2027 itu sudah mulai kami terapkan. Anak-anak di Balikpapan wajib sekolah 13 tahun, dimulai dari pendidikan anak usia dini,” ujar, Sabtu (8/11/2025).
Ribuan ATS ini mayoritas berasal dari kelompok usia 5–6 tahun.
“Angka ATS kita masih tinggi. Banyak orang tua yang justru lebih memilih mengarahkan anaknya ke kursus calistung (membaca, menulis, berhitung), padahal itu bukan syarat masuk sekolah,” tegasnya.
Menurut Irfan, orientasi pada kemampuan calistung sejak dini justru dapat menghambat perkembangan anak. Ia menilai pendidikan di usia emas seharusnya lebih menekankan pada pembentukan aspek kognitif, emosional, dan sosial.
“Yang penting bukan anak bisa membaca atau menulis lebih cepat, tapi bagaimana anak-anak mampu mengontrol emosi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya,” jelasnya.
Disdikbud Balikpapan kini tengah menyiapkan regulasi serta dukungan anggaran agar kebijakan wajib sekolah 13 tahun dapat berjalan efektif. Program ini juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga PAUD dan forum-forum pendidikan seperti Forum Adiwiyata, yang selama ini berperan aktif dalam penguatan karakter dan kepedulian lingkungan di sekolah.
Irfan berharap, penerapan wajib belajar 13 tahun menjadi tonggak penting peningkatan kualitas sumber daya manusia di Balikpapan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Balikpapan yang tertinggal dari pendidikan. Semua harus mendapat kesempatan yang sama sejak usia dini,” pungkasnya. (adv/pry)
