Samarinda, Kaltimedia.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi memberikan pengecualian selama satu tahun kepada Hungaria terkait sanksi pembelian minyak dan gas dari Rusia.
Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh pejabat Gedung Putih setelah Trump bertemu Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, di Washington, Jumat (07/11/2025).
Trump menegaskan, Hungaria menghadapi kesulitan mendapatkan sumber energi alternatif karena tidak memiliki akses laut.
“Sangat sulit bagi Hungaria untuk mendapatkan minyak dan gas dari wilayah lain,” ujar Trump dalam konferensi pers bersama Orban, dikutip dari BBC.
Sebagai informasi, Amerika Serikat telah memasukkan dua perusahaan minyak terbesar Rusia dalam daftar hitam dan mengancam akan memberikan sanksi bagi negara yang terus bertransaksi dengan Rusia.
Namun, Hungaria tetap mendapat pengecualian secara penuh selama satu tahun, meskipun awalnya Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, menyatakan pengecualian itu tanpa batas waktu.
Viktor Orban menyambut baik langkah Trump dan menilai keputusan ini dapat melindungi perekonomian Hungaria dari dampak sanksi.
Pemerintah Hungaria juga sepakat membeli gas alam asal Amerika Serikat senilai ratusan juta dolar sebagai bagian dari kesepakatan.
Keputusan Trump tersebut dinilai akan menuai reaksi keras dari sejumlah negara Eropa, terutama yang sejak lama menentang hubungan dekat Hungaria dengan Rusia. Namun,
Orban menegaskan bahwa kebijakan energi negaranya bukan soal ideologi, melainkan kebutuhan ekonomi dan geografis.
Dalam pertemuan itu, Trump dan Orban juga membahas konflik di Ukraina. Trump menyebut Orban memahami Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan yakin perang di Ukraina bisa segera berakhir.
Orban bahkan menyatakan hanya Amerika Serikat dan Hungaria yang benar-benar menginginkan perdamaian di Ukraina.
Selain isu energi dan perang Ukraina, Trump turut menyinggung dampak tarif impor Amerika Serikat terhadap industri otomotif Hungaria.
Di akhir pertemuan, Trump meminta negara-negara Eropa untuk lebih menghormati Orban, terutama terkait keberhasilannya mengelola isu imigrasi. (AS)
Sumber: (bbc.com)
