Jakarta, Kaltimedia.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah memberikan persetujuan prinsip untuk melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut Luhut, langkah selanjutnya menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak Tiongkok telah dilakukan untuk memastikan kelancaran proses ini.
“Pihak Tiongkok sudah menyampaikan kesediaannya untuk melanjutkan kerja sama hingga ke Surabaya, dengan syarat restrukturisasi utang segera diselesaikan. Saya sudah sampaikan saat berkunjung ke Tiongkok tiga bulan lalu bahwa kami tinggal menunggu Keppres agar tim dapat segera bekerja,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut menambahkan bahwa ia telah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk mendorong percepatan penerbitan Keppres tersebut. Rosan saat ini dikabarkan tengah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo terkait pembentukan tim restrukturisasi.
Meski belum menyebutkan waktu pasti, Luhut memastikan bahwa proses restrukturisasi ini tidak akan menghambat rencana perluasan proyek Whoosh hingga Surabaya.
“Kami sudah menyiapkan preliminary study untuk pengembangan rute sampai ke Surabaya. Jadi saya tidak melihat adanya hambatan berarti,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Luhut tidak menutup kemungkinan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk membantu pelunasan sebagian utang proyek. Ia menilai subsidi pemerintah dalam sektor transportasi publik adalah hal yang umum di berbagai negara.
“Tidak ada transportasi publik di dunia yang sepenuhnya menguntungkan. Semua memerlukan subsidi pemerintah, namun tentu harus dengan perhitungan yang terukur,” katanya.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sebelumnya menerima pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup kelebihan biaya (cost overrun) yang mencapai Rp 6,98 triliun. (Ang)
