KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Pasalnya, hampir separuh lulusan sekolah dasar (SD) di Balikpapan belum tertampung di sekolah menengah pertama (SMP) negeri, dan kondisi serupa juga terjadi pada lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK negeri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Balikpapan menetapkan langkah strategis dengan membangun tiga hingga empat sekolah baru setiap tahun. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah kota.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Setiap unit sekolah nantinya akan dilengkapi ruang kelas yang representatif, fasilitas pembelajaran modern, serta tenaga pendidik yang mencukupi.
“Saya bersama Bapak Wali Kota berkomitmen membangun tiga hingga empat sekolah baru setiap tahun agar seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di negeri. Pendidikan adalah hak seluruh warga, bukan hanya bagi mereka yang mampu,” ujar Bagus, Senin (6/10/2025) lalu.
Pada tahun ini, fokus pembangunan diarahkan ke wilayah Balikpapan Timur—kawasan dengan pertumbuhan penduduk tinggi namun masih minim fasilitas pendidikan dasar. Setiap sekolah baru ditargetkan memiliki 8 hingga 10 ruang kelas dengan kapasitas ideal 35 siswa per kelas.
Program tersebut melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya yang telah melahirkan SMPN 26, SMPN 27, dan SMPN 28, termasuk di kawasan Balikpapan Regency. Kini, ketiga sekolah tersebut telah beroperasi penuh dan menampung ribuan peserta didik baru.
Bagus menjelaskan, perluasan daya tampung tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sekolah negeri, tetapi juga melalui kemitraan dengan sekolah swasta. Pemkot memberikan subsidi biaya pendidikan (SPP) kepada 13 SMP swasta agar dapat menerima lebih banyak siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Sekolah swasta juga berperan penting dalam mendukung pemerintah menampung peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri. Karena itu, kami bantu biaya operasional mereka agar tidak membebani orang tua,” terangnya.
Selain jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, Pemkot juga menyiapkan rencana pembangunan SMA baru di kawasan Islamic Center serta SMK di Balikpapan Barat dan sekitar Perumahan WIKA pada tahun 2026 mendatang.
Meski kewenangan pembangunan SMA dan SMK berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkot Balikpapan tetap menyiapkan lahan dan dukungan teknis agar proses pembangunan dapat berjalan optimal.
Upaya pemerataan juga disertai peningkatan mutu pendidikan melalui penambahan tenaga pendidik. Pemkot terus mengusulkan formasi guru PPPK dan tenaga kontrak daerah untuk memenuhi kebutuhan sekolah baru yang telah dibangun.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menegaskan bahwa prioritas sektor pendidikan tidak akan terpengaruh oleh dinamika fiskal daerah.
“Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Sekalipun terjadi penurunan Dana Bagi Hasil, kami pastikan program strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir tetap berjalan,” tegasnya.
Muhaimin menambahkan, kebijakan pembangunan pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Kami berkomitmen agar seluruh anak Balikpapan memperoleh kesempatan belajar yang setara, di mana pun mereka tinggal,” ujarnya.
Melalui langkah bertahap ini, Pemkot Balikpapan menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh wilayah kota memiliki fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Visi kami jelas: pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Balikpapan. Dari timur hingga barat, tidak boleh ada anak yang tertinggal,” pungkas Bagus. (mang)
