Jakarta, Kaltimedia.com – Kebijakan pemerintah menayangkan wajah Presiden Prabowo Subianto serta video program kerja di layar bioskop menuai kritik. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong, menilai langkah itu lebih mengarah pada pencitraan ketimbang solusi nyata untuk rakyat.
“Penayangan video atau film di bioskop mungkin bisa menjadi salah satu cara membangun kepercayaan publik. Namun, membangun kepercayaan itu seharusnya dengan kinerja nyata, bukan sekadar tampilan visual,” kata Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
Ia menilai anggaran negara sebaiknya tidak dihabiskan untuk iklan pencitraan di ruang hiburan. Menurutnya, publik lebih membutuhkan program yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari. “Tidak perlu kemudian mengeluarkan sumber daya untuk menyiapkan satu sesi khusus mempromosikan kerja-kerja pemerintah,” tegasnya.
Mustafa juga menyebut penayangan video di bioskop berpotensi menjadi bentuk indoktrinasi yang kurang efektif. Sebab, gambaran keberhasilan pemerintah yang ditampilkan belum tentu sesuai dengan realitas yang dirasakan masyarakat.
“Ini bisa dilihat sebagai upaya doktrinasi keberhasilan pemerintah. Padahal belum tentu semua rakyat merasakan langsung hasilnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti situasi sosial-politik yang sedang memanas belakangan ini, termasuk gelombang aksi protes dan kericuhan di beberapa daerah. Menurutnya, cara terbaik untuk meredakan kegelisahan publik adalah dengan mendengarkan langsung suara rakyat, bukan hanya melalui tayangan pencitraan.
“Pendekatan yang diperlukan adalah komunikasi langsung, menyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar menampilkan keberhasilan di layar bioskop,” pungkas Mustafa. (Ang)
