Kaltimedia.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda kini semakin serius beralih ke sistem pembayaran digital.
Hampir secara keseluruhan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai, perlahan diarahkan menggunakan sistem non tunai.
Melihat kemajuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebutkan bahwa langkah ini penting untuk membuat keuangan daerah lebih rapi dan transparan. Menurutnya, dengan sistem digital, peluang kebocoran anggaran bisa ditekan bahkan diharapkan bisa hilang sama sekali.
“Kalau semua pembayaran sudah elektronik, pencatatannya lebih jelas. Uang daerah jadi aman dan tidak mudah bocor. Harapannya, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya lewat pembangunan,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Pada rapat evaluasi keuangan yang rutin dilakukan setiap bulan oleh DPRD dan pemerintah, Iswandi mengatakan bukan hanya membicarakan angka pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana cara memperbaiki sistem birokrasi agar lebih modern.
“Kalau uang daerah dikelola dengan baik, tentu hasilnya bisa kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, dan pelayanan yang lebih baik,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada beberapa sektor yang belum sepenuhnya masuk ke sistem digital. Namun, pemerintah bersama DPRD terus mendorong agar semua bisa terintegrasi.
Wali Kota Samarinda juga sudah meminta agar seluruh pembayaran pemerintah dilakukan non tunai. DPRD mendukung penuh kebijakan ini karena sejalan dengan upaya membangun birokrasi yang bersih dan efisien.
“Kalau sistemnya transparan, masyarakat pun lebih percaya. Pajak dan retribusi yang mereka bayarkan benar-benar kembali untuk pembangunan,” tutur Iswandi.
Dengan penerapan sistem digital ini, DPRD optimistis tata kelola keuangan daerah akan semakin baik. Harapannya, Samarinda bisa menjadi kota dengan birokrasi modern, bersih, dan yang paling penting, membawa manfaat nyata untuk masyarakatnya. (Adv/Df)
