Samarinda – Naik turunnya harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi di Kota Samarinda mendorong perlunya pendekatan jangka panjang berbasis ketahanan pangan lokal.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, yang menilai upaya pemerintah kota (Pemkot) masih cenderung responsif, bukan antisipatif.
Menurut Rusdi sapaan akrabnya, salah satu akar persoalan inflasi adalah ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah. Ketika distribusi terganggu atau permintaan melonjak, harga pun langsung terdongkrak tanpa kontrol yang memadai.
“Kita perlu memperkuat sistem distribusi dan produksi dari wilayah sendiri. Ketahanan pangan lokal itu fondasi untuk stabilisasi harga,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).
Ia menyoroti bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi seperti pasar murah yang rutin digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) memang patut diapresiasi.
Namun, hal itu belum menyentuh solusi mendasar. Pasar murah hanya menenangkan sesaat, tanpa mengubah struktur harga dalam jangka panjang.
Rusdi menyebut, jika lonjakan harga yanv seringkali muncul saat hari besar keagamaan atau momen tertentu, dan tanpa intervensi cepat dari organisasi perangkat daerah (OPD), situasi itu bisa berdampak langsung ke daya beli masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan harga bahan pokok secara lebih sistematis. Kontrol ketat di lapangan, termasuk penertiban rantai pasok dan mata rantai distribusi yang terlalu panjang, harus menjadi perhatian utama Pemkot.
“Kalau tidak dikendalikan dari hulu ke hilir, inflasi tidak akan bisa ditekan secara konsisten,” tuturnya.
Komisi II DPRD Samarinda pun mendukung langkah konkret dalam penguatan sektor pertanian dan peternakan lokal. Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan luar kota.
Rusdi menyarankan agar Pemkot mulai merancang kebijakan yang menciptakan ekosistem pertanian yang terintegrasi dengan distribusi langsung ke pasar.
“Ini soal bagaimana menjaga harga dasar kebutuhan masyarakat tetap stabil, bukan hanya saat krisis, tapi sepanjang tahun,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi tak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan insidental. Diperlukan rancangan kebijakan jangka panjang yang melibatkan lintas sektor agar solusi yang dibangun benar-benar berkelanjutan.
“Inflasi ini tidak bisa ditangani hanya saat muncul gejalanya. Kita butuh sistem yang kokoh dari produksi, distribusi, sampai konsumsi,” tutup Rusdi. (Adv)
