Samarinda, Kaltimedia.com – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyebutkan bahwa inisiatif ini tidak bisa lagi ditunda. Ia menegaskan, sistem tanggap bencana yang terstruktur hingga ke tingkat kecamatan sangat diperlukan agar setiap wilayah mampu bertindak cepat dan mandiri saat terjadi bencana.
“Jangan tunggu bencana dulu baru ada gerakan. BPBD harus aktif turun ke wilayah, bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan agar sistem tangguh ini terbentuk dari akar,” tegas Deni, Kamis (24/7/2025).
Meski mengapresiasi kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda sejauh ini, Deni mengakui bahwa keterbatasan anggaran, personel, dan peralatan masih menjadi tantangan utama.
Untuk itu, ia mendorong adanya peningkatan alokasi anggaran tanggap darurat, termasuk penguatan sarana prasarana dan kapasitas SDM penanggulangan bencana.
“Langkah preventif tak kalah penting dibanding respons saat bencana terjadi. Kita harus siapkan sistem sebelum musibah datang,” ujarnya.
Deni juga menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat, agar warga paham risiko di wilayahnya dan tahu bagaimana bertindak cepat dalam kondisi darurat.
Ia mengusulkan pelibatan semua unsur masyarakat dalam pola penanggulangan bencana dengan pendekatan pentahelix: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
“Perusahaan-perusahaan di Samarinda juga harus terlibat aktif. Mereka bisa bantu lewat CSR, seperti penyediaan logistik, dapur umum, hingga alat berat,” jelasnya.
Komisi III turut menekankan pentingnya penegakan aturan tata ruang serta pemasangan rambu peringatan di wilayah rawan longsor dan banjir. Menurut Deni, langkah-langkah kecil semacam itu dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten.
“Jangan sampai penanganan bencana hanya bersifat reaktif. Pencegahan dan edukasi harus berjalan paralel,” ucapnya.
Komisi III memastikan akan terus mengawal pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana dan memastikan agar program tersebut benar-benar diimplementasikan di lapangan.
“Ini bukan sekadar administrasi atau konsep di atas kertas. Ini soal keselamatan warga. Harus ada tindakan nyata,” tandasnya. (Rfh)
Editor: Ang
