KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah menghadapi tantangan besar terkait kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, seiring dengan rencana pembangunan sekolah dan rumah sakit baru yang akan dimulai pada tahun mendatang.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa terbatasnya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kita sangat kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan dokter. Sementara aturan dari Kementerian PAN-RB saat ini tidak memperbolehkan rekrutmen CPNS secara bebas oleh daerah,” ujar Bagus pada Jumat (11/7/2025).
Sebagai alternatif, Pemkot Balikpapan saat ini tengah mempertimbangkan untuk memperkuat rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mewacanakan penggunaan skema kontrak individu. Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji lebih dalam dari sisi regulasi dan penggunaan anggaran daerah.
“Kalau tenaga kontrak individu itu bisa jadi solusi. Tapi kalau bertentangan dengan aturan pusat, kita tidak bisa menggaji mereka. Ini akan kami pelajari lebih lanjut,” tambahnya.
Dari total 2.200 formasi PPPK yang telah diajukan sebelumnya, saat ini masih terdapat sekitar 600 formasi yang belum terisi. Bagus berharap sisa formasi tersebut dapat terealisasi pada sisa tahun anggaran 2025, mengingat kebutuhan pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih tinggi.
“Kalau kemampuan keuangan daerah masih memadai, maka kami akan terus ajukan formasi PPPK, karena di lapangan memang masih banyak kekurangan pegawai,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi di lapangan, seperti puskesmas dan posyandu yang belum dapat memberikan pelayanan secara rutin setiap pekan karena minimnya tenaga medis. Hal serupa juga terjadi pada sektor pendidikan, terutama dalam mendukung rencana pembangunan sekolah baru.
“Tahun depan kita membangun 3 sampai 4 sekolah baru, termasuk satu SMA di Balikpapan Timur dan sekolah di kawasan Islamic Center. Jadi kita harus pikirkan tenaga gurunya dari sekarang,” jelas Bagus.
Saat ini, Pemkot Balikpapan tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk proyek-proyek pembangunan pendidikan tersebut. Selain mengandalkan dana dari APBD, Pemkot juga berharap adanya dukungan dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, terutama untuk pembangunan unit sekolah menengah atas (SMA).
“Kami berharap tahun ini bisa kembali mendapat bantuan keuangan dari provinsi, karena SMA menjadi kewenangan mereka. Mudah-mudahan usulan tahun lalu yang sempat tertunda, bisa direalisasikan tahun ini,” ungkapnya.
Bagus menegaskan bahwa setiap bentuk rekrutmen tenaga kerja harus mengacu pada aturan yang berlaku dan kemampuan fiskal daerah.
“Yang jelas, setiap rekrutmen harus sesuai dengan aturan dan kemampuan fiskal daerah. Kalau regulasinya memungkinkan dan dananya tersedia, maka kita akan terus dorong penambahan tenaga melalui jalur PPPK,” pungkasnya. (mang)
