Jakarta, Kaltimedi.com — Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Kebudayaan, Kamis (26/6). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.
Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi seperti KontraS, YLBHI, GEMAS, Perempuan Mahardhika, hingga Perpustakaan Jalanan Jakarta ini menilai bahwa rencana tersebut merupakan bentuk penulisan ulang sejarah yang mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama rezim Orde Baru.
Dalam aksi tersebut, para peserta melakukan berbagai kegiatan, mulai dari orasi, pembacaan buku sejarah bersama, pertunjukan teatrikal, hingga penyerahan dokumen sejarah kepada perwakilan Kementerian Kebudayaan.
Kritik tajam juga dilontarkan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai sekadar “rumor”.
“Pernyataan itu sangat berbahaya. Ia bukan hanya menutup fakta sejarah, tapi juga menyakiti para penyintas dan keluarga korban,” tegas Jane Rosalina, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS.
Jane juga menekankan pentingnya mendengarkan suara korban dalam merekonstruksi sejarah nasional.
“Selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, kita hidup di bawah rezim otoriter dan represif. Negara tidak pernah menyelesaikan pelanggaran HAM masa itu. Kita datang untuk mengingatkan bahwa sejarah bukan monopoli kekuasaan, tapi juga milik korban,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Vero, perwakilan dari Perpustakaan Jalanan Jakarta. Ia mengkritik keras pernyataan Fadli Zon bahwa sejarah bukan milik aktivis HAM.
“Memang benar, sejarah bukan milik aktivis HAM saja, tapi milik seluruh rakyat Indonesia terutama mereka yang jadi korban kekerasan dan kejahatan negara,” ucapnya.
Vero juga menambahkan bahwa buku-buku sejarah yang dibacakan dalam aksi adalah simbol perlawanan terhadap manipulasi sejarah.
“Selama luka masa lalu terus disangkal, bangsa ini tidak akan bisa berjalan maju dengan kepala tegak,” ujar Vero.
Dari kelompok Perempuan Mahardhika, suara penolakan terhadap revisi sejarah juga menggema. Mereka menyoroti sikap pejabat publik yang cenderung menyangkal data dan temuan resmi terkait tragedi Mei 1998.
“Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat sekitar 800 korban pemerkosaan pada Mei 1998. Tapi pemerintah justru menolak mengakui, dan malah menyebutnya mitos. Ini bukan soal aktivisme, ini soal fakta sejarah,” tegas salah satu orator dari Perempuan Mahardhika.
Aksi ini juga diwarnai pertunjukan teatrikal simbolik. Massa membakar lembaran-lembaran kertas, membentangkan benang sebagai metafora keterikatan sejarah, serta menampilkan patung manusia berkepala babi sebagai kritik terhadap pembelokan narasi sejarah.
Menutup aksi, perwakilan koalisi menyerahkan dua dokumen sejarah kepada Agus, perwakilan dari Direktorat Sejarah Kementerian Kebudayaan.
“Kami menerima dokumen ini dan akan menyampaikan masukan dari masyarakat kepada pimpinan. Tentu aspirasi publik menjadi bahan penting dalam proses kami,” ujar Agus kepada peserta aksi. (Ang)
