Samarinda – Kebutuhan akan pemakaman yang layak dan terjangkau menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Oleh karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota agar segera menyediakan lahan pemakaman gratis bagi warga miskin, lengkap dengan layanan dasar penguburan.
Usulan ini muncul dari keprihatinan terhadap banyaknya keluarga kurang mampu yang kesulitan mencari tempat pemakaman lantaran keterbatasan lahan dan biaya tinggi di pemakaman swasta. Selama ini, belum ada kebijakan menyeluruh dari pemerintah untuk menjamin layanan tersebut sebagai bagian dari jaminan sosial.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menilai kebutuhan akan pemakaman seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sedang berduka. Ia menekankan bahwa pemerintah semestinya hadir dengan solusi nyata dan manusiawi.
“Pemakaman itu hak dasar. Jangan sampai warga yang tidak mampu harus menanggung beban biaya hingga puluhan juta,” katanya, Rabu (25/6/2025).
Selain soal biaya, DPRD juga menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah area pemakaman yang dinilai belum memadai. Akses yang sulit, fasilitas yang terbatas, serta tidak adanya layanan penggalian tanah dinilai memperburuk pengalaman warga di saat berduka.
Menurut Vanandza, inisiatif penyediaan lahan dan layanan penguburan secara gratis merupakan langkah nyata menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal. Ia menyebut pelayanan pemakaman harus menjadi bagian dari perlindungan dasar warga, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
“Kalau bisa, lahan itu tidak sekadar disediakan, tapi dilengkapi dengan petugas yang siap menggali dan menyiapkan tempatnya,” ujar Vanandza.
Ia juga menegaskan, “Kita ingin warga yang kurang mampu tidak merasa seperti kelas dua (tidak diprioritaskan) bahkan di akhir hidupnya.” Imbuhnya.
Pihak DPRD pun juga siap mengawal dari sisi anggaran maupun regulasi agar kebijakan ini segera diwujudkan. Mereka juga mendorong pembahasan lintas sektor dengan OPD teknis agar perencanaan bisa lebih matang dan merata di seluruh wilayah kota.
Langkah ini dinilai bukan hanya soal pelayanan pada masyarakat akan tetapi juga cara memanusiakan warga dalam segala tahap kehidupan.
“Kita tidak ingin mendengar lagi ada warga yang harus gali lubang sendiri karena tidak sanggup bayar tukang gali makam,” pungkasnya. (Adv/Df)
