Jakarta, Kaltimedia.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari PKB, Daniel Johan, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, yang menyebut aktivis lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi sebagai “wahabi lingkungan”.
Label tersebut disoal karena dianggap menyepelekan persoalan lingkungan dan keberlanjutan masyarakat kecil.
Daniel Johan menegaskan pentingnya menjaga ekosistem dan kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber alam secara lestari.“Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat kecil dipaksa menyerah,” kata Daniel, Rabu (18/6/2025).
Menurut Daniel, eksploitasi berlebihan justru akan menimbulkan kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
“Mereka digusur, dikriminalisasi, dan hidup dalam kemiskinan struktural,” jelasnya.
Ulil melontarkan istilah tersebut melalui akun X-nya pada Senin lalu, menegaskan bahwa perbedaan antara orang yang peduli lingkungan dan yang ekstrem tidak boleh disamakan. Ia menilai gerakan ekstrem seperti itu penuh dengan “wokisme dan alarmisme global”.
Ulil menjelaskan dalam sebuah tayangan televisi bahwa “wahabi lingkungan” mencerminkan sikap puritan yang menolak setiap bentuk aktivitas pertambangan.
“Teman-teman (aktivis) lingkungan ini yang terlalu ekstrem mereka seperti menolak sama sekali mining karena industri ekstraksi selalu berbahaya,” ujar Ulil.
Lebih lanjut, Daniel menyoroti ketimpangan struktural dari proyek pertambangan massal. Dampak ekologi yang dalam dan luas, menurutnya, tidak boleh diremehkan:“Realitanya kerusakan yang dihasilkan oleh tambang sudah terlalu besar sering dimaklumi,” tegas Daniel.
Dirinya menekankan bahwa negara perlu berpihak pada keberlanjutan hidup petani dan nelayan, bukan sekadar keuntungan jangka pendek. Ia pun menyambut baik pencabutan izin tambang di Raja Ampat oleh Presiden. Namun, ia menegaskan, masih banyak izin di wilayah kritis yang harus diawasi.
“Bagaimana dengan ratusan izin lain wilayah pesisir yang jadi penyangga pangan?” ungkapnya.
Aksi penamaan “wahabi lingkungan” dinilai Daniel tidak adil dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap gerakan lingkungan yang berbasis data dan keberlanjutan. Ia meminta dialog lebih konstruktif untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi alam. (Ang)
