Jakarta, Kaltimedia.com – Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk membahas kontroversi seputar proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Langkah ini disepakati dalam rapat internal Komisi X setelah munculnya polemik atas pernyataan Fadli yang meragukan adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 .
Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan, dalam penulisan sejarah nanti itu harus tetap dimasukkan.
“Mungkin nanti setelah masuk reses, kami akan mengundang (ke dalam) raker Menteri Kebudayaan, sekaligus membahas tentang itu (pernyataannya)” katanya kepada awak media, Selasa (17/6/2025).
Jadwal pemanggilan dijadwalkan pada masa sidang IV yang akan dimulai 24 Juni 2025.
Anggota Komisi X dari PDIP, Bonnie Triyana, bahkan mendesak agar proyek penulisan ulang sejarah dihentikan sementara. Menurutnya, jika hanya didasarkan motif politis dan bersifat selektif, proyek tersebut justru merugikan.
“Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini,” tegas Bonnie.
Bonnie juga mengingatkan bahwa meski istilah “massal” dalam kekerasan seksual 1998 menuai kontroversi, kenyataannya terdapat sejumlah korban termasuk perempuan Tionghoa.
“Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal… padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bonnie menyatakan bahwa penyangkalan terhadap tragedi ini hanya memperpanjang penderitaan korban dan keluarganya.
“Penyangkalan atas peristiwa pemerkosaan massal hanya akan menambah beban traumatik pada penyintas dan keluarganya,” tambahnya.
Sebelumnya, Fadli Zon membantah tudingan bahwa ia menihilkan penderitaan korban. Ia menegaskan keresahannya lebih kepada perlunya verifikasi data yang lebih kuat, mengingat laporan resmi dianggap kurang lengkap dari sisi nama, waktu, dan lokasi kejadian.
Proyek penulisan ulang sejarah ini secara umum juga mendapat penolakan dari masyarakat sipil dan sejumlah sejarawan yang menyarankan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data faktual.
Dengan langkah memanggil Fadli Zon, DPR berniat menggali klarifikasi resmi serta menegaskan urgensi menjaga keautentikan dan keadilan dalam penulisan sejarah nasional. (Ang)
