PENAJAM PASER UTARA – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti lambatnya adaptasi UMKM terhadap pembayaran digital. Meski layanan dompet digital semakin populer di kalangan menengah atas, pedagang tradisional masih dominan menggunakan uang tunai.
“Masih banyak pedagang yang belum terbiasa dengan QRIS atau dompet digital. Mereka lebih nyaman dengan transaksi cash karena tidak ingin pendapatan berkurang akibat biaya admin,” ujar Thohiron, Senin (10/3/2025).
Ia menjelaskan, biaya admin yang dipotong dari setiap transaksi digital sering dianggap memberatkan.
“Bagi pedagang kecil, selisih rupiah dari biaya admin itu sangat berpengaruh. Apalagi jika omzet harian mereka tidak besar,” katanya.
Thohiron mengusulkan agar Pemda PPU merancang program pelatihan digitalisasi yang disertai bantuan teknis.
“Misalnya, menggandeng bank atau startup fintech untuk memberikan edukasi dan alat pembayaran digital secara gratis atau dengan subsidi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi manfaat jangka panjang dari digitalisasi.
“Dengan sistem digital, UMKM bisa menjangkau pasar lebih luas, bahkan hingga ke luar daerah. Ini harus dijelaskan ke pedagang agar mereka termotivasi,” imbuhnya.
Thohiron berharap PPU bisa menjadi contoh daerah yang sukses menggabungkan kearifan lokal UMKM dengan kemajuan teknologi melalui program yang tepat sasaran. (Adv)
