KALTIMEDIA.COM, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah berikan arahan kepada peserta Lokakarya Pemutakhiran Hasil Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana pada Senin, (21/7/2024).
Lokakarya garapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar tersebut, diikuti tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), gugus tugas pendamping desa Kukar Idaman, Pendekar Idaman, para pendamping desa, dan para camat beserta aparaturnya serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati menyebutkan, IDM terbagi dalam 5 (lima) tingkatan yakni desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Status perkembangan desa di Kukar hingga tahun 2023, menunjukkan status Desa Mandiri telah mencapai jumlah 76 Desa, Desa Maju sebanyak 69 Desa dan Desa Berkembang sebanyak 48 Desa. Sementara status desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal telah terentaskan pada tahun 2020 dan 2022 lalu.
“Pemutakhiran IDM dilaksanakan setiap tahun, untuk menjadi bahan perencanaan di desa termasuk Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi bahkan hingga Pemerintah Pusat. Hal ini sangat tergantung dari skala prioritas yang menjadi rekomendasi dari Pengelola IDM secara nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT),” sampainya.
Edi menyebutkan, pemanfaatan data IDM adalah sebagai salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah desa sesuai kewenangan masing-masing untuk melakukan perencanaan serta penganggaran terhadap lokus desa yang bersangkutan, yakni yang berkaitan dengan kurangnya atau tidak terpenuhinya akses yang dibutuhkan oleh warga desa dalam bidang-bidang tertentu.
Bupati meminta semua OPD yang berkaitan langsung dengan pemenuhan akses warga desa terhadap pelayanan pemerintah daerah, agar menggunakan IDM sebagai salah satu dasar atau rujukan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di OPD masing-masing.
“Karena IDM sangat bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, melalui dinas atau badan terkait serta pemerintah desa sebagai panduan untuk melakukan perencanaan serta penganggaran pada tahun selanjutnya untuk menuntaskan pemenuhan akses warga terhadap kebutuhan yang masih kurang atau rendah,” paparnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan Lokakarya, Edy berharap ini dapat memperkuat semangat serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk saling bersinergi.
“Berikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat desa dalam memperoleh pelayanan dasar dan pelayanan publik pada bidang-bidang sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mewujudkan desa mandiri di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegera,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Arianto menyebutkan, saat ini di Kukar tidak ada lagi status desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang ada desa berkembang, maju dan desa mandiri. Bahkan untuk tahun 2024 berdasarkan hasil pleno tim di kecamatan, dari 193 desa di Kukar, desa mandiri sebanyak 87 desa, desa maju 83 desa, sementara itu dari jumlah 48 desa berkembang sisa 23 desa.
“Target di tahun 2025 masih ada 8 desa yang bisa di dorong menjadi desa mandiri dan 10 desa menjadi maju, sehingga nanti di tahun 2025, status desa di Kukar hanya dua, yakni desa maju dan mandiri,” tutupnya. (As)
