BALIKPAPAN – Penjaga malam atau Wakar gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan, yang kerap disapa Pakde Lapindo, menanggapi terkait ucapan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra.
Hal itu, usai Adwar Skenda Putra atau biasa disapa Edo menanggapi santai dan tak ambil pusing mengenai kritikan KNPI Balikpapan terkait Surat Edaran (SE) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang melarang angkutan sewa berbasis online beroperasi di sejumlah lokasi strategis terbit beberapa hari lalu.
Bahkan Edo menyebut bahwa KNPI Balikpapan kurang kerjaan, karena semua hal diurusi, sampai-sampai Edo menyerempet hal yang tidak masuk poin permasalahan, yakni membahas gedung KNPI yang dianggapnya lusuh atau usang.
Karenanya, Lapindo mengatakan bahwa pernyataan Edo dirasa tidak menjawab kritikan dan tidak nyambung. Sebutnya, dirinya yang telah menjadi wakar selama 13 tahun merasa bahwa Edo hanya asal bunyi.
Jelasnya, gedung KNPI yang dia jaga banyak perubahan sejak dinahkodai Andrie Afrizal. Bahkan pembangunan dan pemanfaatan area KNPI lebih banyak saat sekarang.
“Gedung KNPI ini 24 jam saya jaga. Alhamdulillah zaman ketua andre bisa dilihat lah gedung belakang banyak perbaikan bahkan sekarang ada ring basket yang diadakan secara mandiri atau kocek sendiri oleh ketua KNPI saat ini. Belum lagi listrik sudah tidak ditanggung Pemkot alias dibayar sendiri juga. Staff-staff kayak kami juga digaji dari ketua andre jadi saya bingung kenapa kok bawa bawa gedung KNPI yang baik baik saja. Jadi pernyataan dia (Kadishub) itu salah kaprah dan gak berdasar. Lusuh dari mana gedung ini?,” ungkapnya, Selasa (30/4/2024).
Karenanya Pakde Lapindo berpesan pada Edo sebagai pejabat untuk lebih peka terhadap kritikan dan masukan oleh masyarakat. Bukan malah menjawab secara emosional dan pada akhirnya tidak menjawab pertanyaan masyarakat.
“Pakai jabatan betul-betul. Dikritik ya jadikan masukan, bukan malah jawab yang gak sesuai kritikan,” serunya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan (Korcam) Vijai Zulfikar juga tidak mau ambil pusing terkait jawaban Kadishub yang malah menyerang wadah organisasi kepemudaan tersebut.
“Surat edaran yang dikeluarkan Kadishub sudah bikin pusing masyarakat. Jadi biarlah masyarakat yang menilai antara kinerja KNPI dan Kinerja Kadishub,” ucap Vijai.
Awal Mula
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Edaran (SE) 551.2/749 yang melarang angkutan sewa khusus berbasis online, mengambil penumpang di sembarang tempat. SE dikeluarkan Dishub untuk menghindari gesekan antara angkutan online dan angkutan kota, serta untuk menertibkan layanan transportasi di Balikpapan.
Atas hal itu, KNPI Balikpapan menyorotinya. Koordinator Kecamatan, Vijay menyatakan, pihaknya tak habis pikir dengan keluarnya SE pembatasan angkutan online itu. Jelasnya, SE tersebut menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kita bisa lihat respons di masyarakat ya melalui instagram, akhirnya terjadi polemik lagi di masyarakat. Memang benar Surat Edaran tersebut mengacu pada Perwali tahun 2017. Tapi kita lihat juga kalau di tahun 2017 kenapa perwali tersebut keluar karna ada gesekan antara angkot dengan angkutan online. Kalau sekarang kan sudah adem ayem, jadi gak perlu di gembar gemborkan lagi yang ada malah menimbulkan polemik lagi di masyarakat,” ungkapnya Minggu (28/4/2024).
“Dengan adanya surat edaran yang menimbulkan polemik lagi di masyarakat, saya rasa ini sudah waktunya pak walikota melakukan pergeseran kepemimpinan di jajaran dishub kota Balikpapan. Karena kita lihat di sosial media juga ramai tagar #CopotKadishub,” tambahnya.
Belakangan diketahui Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Edaran yang mengacu pada perda dan perwali tahun 2017. Dimana isi dari perwali tersebut melarang angkutan berbasis aplikasi online untuk tidak mengambil penumpang di beberapa lokasi di Kota Balikpapan di antaranya:
1. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman
2. Terminal Damai
3. Terminal Batu Ampar
4. Pelabuhan Semayang
5. Pelabuhan speedboat Kampung Baru
6. Persimpangan yang dilayani angkutan kota
7. Pusat perbelanjaan
8. Pasar rakyat
9. Ruang terbuka hijau public.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra menanggapi santai kritik tersebut.
“Ah, biar saja. Itu kan KNPI semua diurusi. Sampai lusuh sudah gedung KNPI itu saking satu Kota Balikpapan diurusin,” ujar pria akrab disapa Edo itu saat dikonfirmasi, pada Senin (29/4/2024), dikutip dari nomorsatukaltim.disway.id.
Edo mengaku, dirinya tidak mau ambil pusing dengan kritik tersebut dan memilih fokus pada pekerjaannya.
“Biasa aja itu. Kalau didengarin pusing, banyak kerjaaan daripada ngurusin yang tidak ada kerjaan,” pungkasnya.
(Ar)
