Kutai Kartanegara, Kaltimedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Setkab dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terima Kunjungan Kerja (Kunker) Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Rabu (15/3/2023). Kunker tersebut untuk membahas program daerah terkait telekomunikasi dan informatika di daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya penanganan blankspot. Kepala Diskominfo Kukar Dapit Haryanto mengatakan, pada kesempatan tersebut menjembatani beberapa kendala terkait Program Telekomunikasi dan Informastika di IKN.
“Dalam rangka membahas kendala yang ada di derah, dan juga menghadirkan pihak dari PLN, ISP dan APJI,” katanya, Kamis (16/3/2023).
Dapit mengungkapkan, sebanyak 75 persen masyarakat Kukar yang tinggal di daerah pedesaan. Sedangkan provider atau perusahaan penyedia layanan berada di wilayah perkotaan. Sehingga, masih banyak titik-titik di derah yang belum tercover.
Dari data yang dihimpun oleh Diskominfo, sebanyak 23 desa yang mengalami daerah blankspot, kini 15 desa sudah tercover oleh jaringan.
“Termasuk desa yang berdekatan dengan IKN semua sudah tercover. Tadi juga disampaikan, bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kemenkominfo yang belum terealisasi hingga saat ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam RI, Budi Eko, menyebut, kegiatan hari ini akan ditindaklanjuti dengan dibuatkan laporan yang ditujukan kepada Deputi dan Menkopolhukam. Sehingga, program-program yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi di daerah mitra IKN berjalan dengan baik.
“Intinya, ketika IKN siap, tentunya daerah mitra tidak boleh tertinggal dalam hal telekomunikasi. Sehingga, tidak ada kesenjangan antara IKN dan Mitranya,” pungkasnya. (Ant)
