SAMARINDA – KPU Kota Samarinda mengadakan rapat rekapitulasi tingkat kota di hotel Bumi Senyiur, sejak Rabu (16/12/2020) pagi, tepatnya pukul 10.35 wita. Rekapitulasi sendiri hujan interupsi, bahkan sebelum dimulai, interupsi dilakukan oleh perwakilan Paslon 03 Zairin – Sarwono saat itu.
Saksi paslon nomor 03 Mursyid Abdurasyid meminta agar rapat pleno ditunda dulu lantaran salah seorang komisioner KPU terkonfirmasi positif Covid-19.
“Rekapitulasi sesuatu yang aman dan nyaman bagi semuanya. Kami mohon dengan hormat bapak ibu yang memimpin rapat Mohon bisa menunjukkan hasil swab kepada lembaga jika sudah ada monggo (dimulai),” seru Mursyid Abdurasyid.
Meski begitu, Ketua KPU Firman Hidayat menegaskan pihaknya menunggu hasil swab dan rapat tetap berlangsung. Karena dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 tidak menyebut untuk membatalkan rapat pleno di tengah pandemi Covid-19.
Namun, perdebatan pun tidak bisa dihindari sejak awal. Saksi paslon nomor 03 Zairin – Sarwono terus mengintrupsi keberatannya terhadap pergelaran rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kota.
Saksi paslon 02 Andi Harun-Rusmadi, Yusrul pun terus menanggapi hal itu. Yusrul mengatakan KPU sebaiknya tidak boleh menghentikan rapat pleno rekapitulasi.
Menurutnya hal itu akan mengganggu kinerja KPU Samarinda saat ini. Sehingga ia berharap KPU tetap pada jalurnya dalam melaksanakan kegiatan sesuai aturan.
“Kalau ini ditunda kapan mau selesai bisa lewat Dari jadwal yang dibuat KPU RI. Tadi disampaikan saksi paslon 03 berdasarkan asumsi. Kondisi pandemi diatur PKPU nomor 06 semuanya tidak dilanggar sesuai PKPU,” ucapnya.
Sementara itu saksi paslon 03, Mursyid Abdurasyid mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk mengganggu atau menunda pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara hari Rabu ini. Ia meminta kepada KPU untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait keamanan protokol kesehatan selama rapat pleno berlangsung.
Sebab ia khawatir terjadinya penularan selama rapat pleno. Apalagi beberapa komisioner KPU Samarinda terkonfirmasi positif Covid-19.
“Siapa yang menjamin mereka tidak otg. Siapa yang menjamin tidak positif kan tidak ada. Saya tidak menghalangi perhitungan situasi itu terjadi jika ada kondisi yang direspon. Itu amanat undang-undang,” ucapnya. (pry)
