SAMARINDA – Ada sekitar 7 orang aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda. Ke-7 ASN tersebut diduga tidak netral.
Terkait hal tersebut, menurut wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi harus diluruskan terlebih dahulu konteks netral atau tidaknya seorang ASN selama pelaksanaan pilkada. Berdasarkan pengalamannya selama di dunia politik, konteks netral atau tidaknya ASN itu berdasarkan beberapa faktor.
Jika seorang ASN hanya mendatangi dan mendengarkan pemaparan visi misi calon menurutnya bukan termasuk kategori tidak netral. Menurutnya akan menjadi masalah jika ASN tersebut merespon kampanye para calon dengan mengucapkan dukungan baik lisan atau tulisan.
Seperti mengikuti gerakan atau simbol salah satu paslon, atau memposting foto serta dukungan ke salah satu paslon di media sosial.
“Menghadiri acara itu bukan berarti tidak netral. Tidak boleh itu kalau menjadi tim sukses,” jelasnya.
Tambahnya, menghadiri kegiatan kampanye para calon kepala daerah itu merupakan hak setiap warga negara. Hadi pun tak lupa mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah nantinya.
“ASN seluruh Kaltim harus netral tidak berpihak tidak boleh jadi tim sukses tapi saya mengimbau semua elemen masyarakat harus menggunakan hak pilihnya,” serunya. (pry)
